src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">


HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengaku tak khawatir dengan proyeksi APBD Kukar tahun 2026 di kisaran Rp 7,3 triliun saja.
“Itu baru perkiraan saja, kemungkinan bisa naik lagi,” ucap Yani.
Naik atau turunnya pendapatan Kukar akan dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Perpres nanti.
“Diperkirakan regulasi tersebut terbit sekitar September 2025 nanti,” ucapnya.
Jika data resmi APBD 2026 hanya Rp 7,3 triliun, maka akan ada perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
“Bisa digeser kegiatan yang tidak prioritas untuk masyarakat. Jalankan yang prioritas saja,” jelasnya.
Dengan anggaran di kisaran Rp 7,3 triliun, maka prioritas fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas publik seperti sekolah rusak bakal jadi prioritas.
“Program pembangunan seperti diatas bisa didahulukan,” ucapnya.
Yani menyebut APBD alami penurunan memang ada penyebabnya.
“Karena pemerintah pusat masih ada kurang salur atau transfer keuangan bagi hasil Migas dari pusat ke Kukar. Jika lancar, Kukar tidak alami defisit,” tutupnya.(ADV08/Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya