HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, pihaknya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim telah melakukan rapat di Balikpapan pada Minggu kemarin, membahas mengenai percepatan kegiatan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023.
Karena kata dia, terkait jadwal pembahasan hingga penetapan KUA-PPAS tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Terutama yang kita bahas adalah percepatan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam Banmus hari ini. Artinya, penyampaian KUA-PPAS tepat pada waktunya. Supaya diketahui, karena Permendagri itu diamanatkan supaya paling tidak kesepakatan bersama itu KUA-PPAS di tanggal 20 Agustus ke bawah. Harapan kita justru untuk murni tanggal 15 Agustus kita lakukan. Kemudian 18 Agustus perubahan. Kita mensinkronkan program kegiatan pokok-pokok pikiran, itu sebenarnya rapat kerja kita dengan Banggar, ” bebernya, saat ditemui awak media usai memimpin rapat Banmus di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim, Senin 8 Agustus 2022.
Terkait dengan adanya potensi penambahan angka yang diusulkan dari draf KUA-PPAS, Makmur HAPK menyebut, potensi tersebut bisa saja ada. Melihat dari adanya penambahan pajak daerah yang cukup signifikan.
“Ada dibahas, sebagaimana diketahui nanti itu akan tergambar semua persoalan-persoalan dan nanti di sampaikan di perubahan, ” katanya.
Namun begitu, dia mengatakan, besaran angka tambahan masih belum diketahui rincinya.
“Belum, nanti kita masih bahas. Karena hari ini ada rapat Banggar juga di interen provinsi di Balikpapan. Kalau kita menunggu saja realisasinya, ” katanya.
Makmur HAPK juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi-komunikasi intensif dengan pihak pemerintah untuk kemungkinan penambahan angka dalam draf KUA-PPAS.
“Saya kira sudah dilakukan oleh Tim kita. Nanti kita lihat berapa yang bisa kita upayakan yang bisa menjadi suatu persoalan yang mendesak di Kaltim. Saya kira optimis karena kegiatan program, terutama dari pendapatan pajak ada peningkatan. Dan untuk diketahui juga pendapatan kita masih terus berjalan, ” terangnya.
Dirinya berharap, APBD Murni 2023 dapat segera diselesaikan, untuk pembangunan Kaltim lebih maju dan lebih baik.
“Kita harapkan sesuai jadwal yang ada, karena nanti di evaluasi. KPK malah jadwalnya lebih ketat. Tanggal 9 Agustus itu harapannya penetapan murni. Kemudian tanggal 10 Agustus kesepakatan perubahan, ” pungkasnya. (Adv/Ningsih)
