src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Stunting Kaltim menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mempercepat penanganan kasus stunting yang masih cukup tinggi di daerah. Dilansir dari RRI Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan strategi berbasis fokus lokasi prioritas (lokus) untuk mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target 17,2 persen pada tahun 2027.
Langkah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terarah. Dengan jumlah balita stunting yang masih mencapai 20.041 anak per Januari 2026, intervensi dinilai harus lebih spesifik dan efektif.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Berlin Friniko Sihaloho, menegaskan bahwa pendekatan ke depan tidak lagi dilakukan secara merata di seluruh wilayah.
“Strateginya kita fokus. Dengan dana terbatas, kita tidak lagi menyasar semua wilayah, tetapi memilih lokus prioritas agar hasilnya lebih maksimal,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, penentuan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kasus stunting, kesiapan intervensi, serta dukungan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut.
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata dalam menekan angka stunting dalam waktu lebih cepat.
Selain itu, strategi yang disusun juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Tenaga pendamping serta pelaksana program di daerah akan diperkuat guna memastikan intervensi berjalan optimal.
Berlin menambahkan, pendekatan berbasis lokus ini akan terintegrasi dengan berbagai program lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
Dengan integrasi tersebut, penanganan stunting tidak hanya dilakukan secara sektoral, tetapi juga menyasar berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas merencanakan pembangunan, Bappeda Kaltim berperan dalam memastikan sinkronisasi antarprogram agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting.
Dari sisi masyarakat, strategi ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang lebih langsung, terutama bagi wilayah dengan risiko stunting tinggi. Pemerataan layanan dasar seperti akses gizi, sanitasi, dan kesehatan menjadi prioritas utama.
Dengan pendekatan yang lebih terarah dan kolaboratif, Pemprov Kaltim optimistis target penurunan stunting hingga 17,2 persen pada 2027 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.