Kaltim Siapkan UEP 2025: 1.500 Warga Miskin Diberi Modal Usaha, Fokus Perorangan Jadi Kunci
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melangkah progresif dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 2025, sebanyak 1.500 warga miskin akan diberdayakan untuk memulai usaha secara mandiri. Program ini dipastikan menjadi langkah nyata dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat kecil melalui pendekatan perorangan, bukan lagi berbasis kelompok seperti sebelumnya.
Program UEP Kaltim 2025 menjadi harapan baru bagi mereka yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan, terutama yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan pendekatan yang lebih personal, ditambah perluasan jenis usaha yang bisa digeluti, pemerintah berharap program ini tidak hanya sekadar memberi bantuan, tapi benar-benar menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pendekatan program UEP kini mengalami perubahan mendasar. Bila sebelumnya digulirkan dalam skema kelompok—di mana lima orang harus menjalankan jenis usaha yang sama dan berada dalam satu wilayah—sekarang program diarahkan langsung ke individu.
“Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan,” tegas Andi saat ditemui di Samarinda, Rabu (4/6/2025).
Alasan perubahan pendekatan itu cukup kuat. Berdasarkan evaluasi internal, program kelompok sebelumnya hanya berhasil mengantarkan 46 persen peserta keluar dari kemiskinan. Banyak dari mereka mengalami hambatan karena kesulitan mencari anggota kelompok yang sevisi, serta jarak tempat tinggal yang tersebar membuat koordinasi usaha menjadi sulit dilakukan.
“Pendekatan individu lebih fleksibel, lebih sesuai dengan kondisi warga kita yang tersebar. Kami ingin pastikan bahwa bantuan benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai potensi masing-masing penerima,” tambahnya.
Selain pengawasan sosial, Pemprov Kaltim juga membuka pintu kolaborasi lintas instansi. Beberapa dinas teknis akan dilibatkan untuk memperkuat kemampuan peserta program secara berkelanjutan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim akan turun tangan memberikan pelatihan manajemen usaha, teknik pemasaran digital, hingga sertifikasi keterampilan.
“Penguatan setelah bantuan sangat penting. Kami ingin agar pelaku usaha ini punya daya saing dan bisa bertahan di pasar,” tutur Andi.
Artikel Asli baca di antaranews.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
