Kaltim IKN, Ali Mochtar Ngabalin : Presiden Tidak Main-main
Ali Mochtar Ngabalin (foto: Ningsih/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Presiden RI Joko Widodo tak main-main menetapkan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur. Berbagai persiapan gencar dilakukan untuk benar-benar dapat mewujudkan keinginan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin usai mendengarkan aspirasi seluruh kelompok masyarakat, lembaga dan organisasi yang ada di Kalimantan Timur pada acara KSP Mendengar yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda lantai 3, Kamis 17 Juni 2021.
“Tidak main-main. Terkait seberapa jauh IKN menjadi sesuatu yang pasti dan prioritas strategis pemerintah. Bagi seorang kepala negara, kalau sudah menyebut PPU sebagai IKN, bukan isapan jempol. Karena itu Presiden memerintahkan Kementerian terkait untuk bekerja,” ucapnya pada awak media.
Dia menyebut, KSP merupakan delivery unit kerja-kerja Presiden sehingga perlunya mengumpulkan banyak informasi terkait daerah yang ditunjuk sebagai IKN.
“Kenapa kami juga perlu mendapat informasi mutakhir terkait masalah ini, karena Kantor Staf Presiden itu delivery unit kerja Presiden. Sehingga kami perlu semua informasi, seperti masalah tanah, keamanan, batas wilayah, supaya kerja mitigasi bisa menjadi perhatian yang bisa diperhatikan. Beberapa infrastruktur yang mungkin menyangkut wilayah penyangga. Supaya KSP mendengar, kenapa kita harus ke PPU, supaya kerja dan langkah kita ini benar. Ini semua dicatat dan direkam. Yang kami lakukan atas perintah bapak Kepala Staf bapak Jenderal Moeldoko, supaya bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat, kelompok adat, lintas agama” terangnya.
Menurutnya, tidak ada lagi pertanyaan mengapa IKN ditetapkan di PPU, Kaltim. Dia menganggap bahwa itu adalah atas keterlibatan dan kuasa Tuhan. Sehingga sebagai anak negeri dan masyarakat Kaltim, ini adalah sebuah sejarah penting.
“Ini jadi catatan sejarah penting, bahwa IKN ini penting bagi masyarakat. Penetapan IKN ini atas keterlibatan kuasa Allah,” katanya.
Selanjutnya kata dia, setelah mengumpulkan semua aspirasi masyarakat Kaltim, dirinya bersama dengan Deputi terkait akan membuat rangkuman laporan yang akan dibagikan kepada masing-masing OPD untuk dapat ditindaklanjuti.
“Kita membutuhkan 2 tahap. Pulang dari sini, karena Deputi 1 sampai 5 dia punya sentral untuk mengkolaborasikan semua pertanyaan, kemudian didistribusikan kepada masing-masing OPD sambil kami melakukan pendampingan. Terkait dengan lembaga mana, kami langsung terobos, ketemu Kementerian dan menyampaikan masalah. Makanya kita membutuhkan dokumen, supaya dilakukan koordinasi atau kroscek atas masalah yang ada antara pemerintah daerah dan lain-lain,” tutupnya.
Penulis : Ningsih
Pos terkait
Terbaru
