27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

Pengesahan APBD 2022 Kabupaten PPU Dikhawatirkan Molor

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengkhawatirkan pembahasan APBD 2022 tidak selesai tepat waktu.

Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin, mengatakan, sampai hari ini pembahasan APBD tahun 2022 masih berkutat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Jadi, kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah daerah terkait dengan besaran APBD belum ada.

“Sampai hari ini, APBD belum ada kejelasan atau besarannya belum ditentukan. Saya khawatir sampai tanggal 30 November nanti, APBD tidak disahkan,” kata Raup Muin, Kamis, 18 November 2021.

Kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan batas waktu pembahasan APBD paling lambat 30 November.

Jika APBD tidak diparipurnakan sampai batas waktu tersebut, maka anggota dewan dan kepala daerah akan kena sanksi tidak terima gaji selama enam bulan.

Mengenai sanksi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 312 ayat (2) terkait dengan sanksi administratif.

“Melihat waktu yang tersisa ini, kita agak was-was dengan pembahasan APBD. Kalau terlambat disahkan, akan berimbas kepada kita semua (DPRD) karena ada sanksi,” ungkap politisi Gerinda itu.

Selain itu, belum jelasnya proyeksi APBD 2022, defisit anggaran yang dialami PPU tahun 2021 ratusan miliar rupiah turut berpengaruh. Sebab, program dan kegiatan tidak terbayarkan tahun ini akan dimasukkan dalam pembiayaan tahun anggaran berikutnya.

“Banyaknya defisit tahun ini, itu akan menjadi beban di APBD 2022. Itu kewajiban yang harus dibayarkan tahun depan,” pungkasnya.

Penulis: Teguh

 

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU