25.1 C
Samarinda
Thursday, February 29, 2024

Kaltim Berlakukan Dua Retribusi Baru, Pajak Alat Berat dan Opsen MBLB

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat Paripurna ke-38, pada Senin 16 Oktober 2023.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengucapkan, terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pimpinan anggota dewan, terkhusus kepada anggota Pansus Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Atas kerja keras dan konsistensi bersama dengan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ucap Akmal Malik juga selaku Dirjen Otda Kemendagri RI.

Lebih lanjut, Akmal menjelaskan penyusunan rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan amanat dari pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang undang yang pelaksanaan didaerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Kemudian, pada pasal 24 undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah memuat pengaturan lebih lanjut tentang muatan pajak dan retribusi diatur oleh peraturan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Dengan demikian dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diterapkan di Kalimantan Timur telah memiliki payung hukum yang sah,” jelas Akmal di gedung utama DPRD Kaltim.

Disamping itu, ia menyebutkan bahwa didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kaltim serta perubahan-perubahannya terdapat 5 pajak Daerah.

Namun, dalam rancangan Perda yang baru disahkan tersebut, menjadi 7 jenis pajak daerah dengan penambahan dua pajak daerah baru, yakni Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

“Pemungutan pajak alat berat mulai berlaku tahun 2024, sedangkan pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mulai berlaku pada tahun 2025,” tuturnya.

Pembahasan rancangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah disepakati antara Pemprov Kaltim dan DPRD mengenai penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diantaranya tarif progresif, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan tarif Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Paripurna pengesahan Perda tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, Wakil Ketua III Sigit Wibowo. (Puput)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -