26.4 C
Samarinda
Senin, April 19, 2021

Komisi III Dukung DPRD Kaltim Dibentuknya Pansus Tambang Ilegal

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane mendukung dibentuknya Pansus tambang ilegal. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya.

“Pansus tambang, saya belum dengar langsung dari Ketua, tapi kalau ada dibuat Pansus-pansus tambang, menurut saya itu sangat baik karena kita mau seperti masalah batu bara ini sudah sangat merugikan. Menurut saya lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya untuk masyarakat, dan banyak merugikan,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP ini mengatakan, aktivitas pertambangan kerap kali menggunakan jalan-jalan milik provinsi dan jalan negara. Ironisnya, menurutnya selama ini aktivitas tersebut tidak ada yang mengontrol langsung. Akibatnya ruas jalan banyak yang rusak dan masyarakat yang dirugikan.

“Seperti jalan provinsi, jalan negara dipakai untuk aktivitas pertambangan, tidak ada yang bisa mengontrol itu, tidak ada yang bisa menyetop itu, jalan provinsi rusak,” ujar Mimi.

“Padahal jalan itu dibangun pakai uang negara, uang provinsi. Jadi nanti apabila ada Pansus tambang, bisa jadi salah satu solusi untuk masalah ini, agar masalah pertambangan di Kaltim lebih dapat dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan ini menganggap, perusahaan tambang yang kecil-kecil yang lebih banyak menyumbang masalah di Kaltim. Namun begitu, sebagian perusahaan tambang batu bara yang besar lainnya juga masih ada yang “mucil”.

Baca Juga  Sarkowi : Penanganan Banjir Samarinda Harus Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

“Beberapa perusahaan yang besar sebagian sudah melakukan tanggungjawabnya seperti reklamasi dan CSR, segala macam. Yang jadi masalah adalah perusahaan kecil, terus terang kalau dari SDM saja kewalahan, tidak bisa mengontrol,” katanya.

Baca Juga  Keluruhan Air Putih Jadi Langganan Banjir, Listiyono: Kita Maksimal Bankeu Provinsi

Ia menyebut, terkait dengan pengawasan dan reklamasi, CSR dan lain-lain dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara, sejak awal kewenangannya berada di Kabupaten/kota. Namun sejak 2014, kewenangannya dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi.

“Dulu kan wewenangnya di kabupaten/kota. Jadi 2014 baru dilimpahkan ke provinsi, jadi memang di situ masalahnya. Seperti di Dondang itu, harusnya tambang ada aturannya 500 meter dari jalan, tapi setelah diserahkan ke provinsi, kondisinya seperti itu,” terangnya.

“Itu tugas PR yang memang harus diselesaikan. Saya rasa memang pertambangan ini jadi PR besar Kaltim, karena berhubungan dengan lingkungan, banjir dan pendangkalan Sungai Mahakam. Saya rasa kalau Pansus tambang itu bagus,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis: Ningsih

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar