Jelang Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Kabinet Baru Segera Diumumkan
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bersama dengan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka(MI/Usman Iskandar)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Pada 20 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam sebuah rapat paripurna. Pelantikan ini merujuk pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa pelantikan tersebut akan mengikuti tata tertib MPR dan tidak menggunakan Tap MPR seperti yang berlaku sebelumnya.
“Pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan keputusan rapat paripurna MPR periode 2019-2024. Kami tidak menggunakan Tap MPR, tetapi merujuk pada konvensi yang ada dan keputusan KPU,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya pada 7 Oktober 2024 dilansir Idntimes.com.
Pelantikan ini akan menjadi awal dari pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Tentu, salah satu hal yang paling dinanti oleh publik adalah pengumuman nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Prabowo sendiri yang akan mengumumkan susunan kabinet setelah pelantikan.
Dalam penyusunan kabinet, Prabowo Subianto mengandalkan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berhasil memenangkan Pilpres 2024. Koalisi gemuk ini mencakup berbagai partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Para elite partai tersebut diharapkan akan mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dari kalangan internal koalisi, Partai Golkar disebut-sebut akan mendapatkan tujuh kursi menteri. Beberapa nama yang muncul sebagai kandidat kuat adalah Bahlil Lahadalia, yang akan menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Meutya Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika; serta Nusron Wahid yang kemungkinan besar akan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Partai Demokrat juga tak ketinggalan, dengan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disebut-sebut akan menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky, diharapkan akan menduduki kursi Menteri Pekerjaan Umum.
Sementara itu, PDIP yang meski menjadi partai oposisi pada Pilpres, berhasil menempatkan beberapa tokoh pentingnya dalam kabinet Prabowo. Nama seperti Budi Gunawan dikabarkan akan mengisi jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sementara Abdullah Azwar Anas kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Prabowo Subianto juga mengusung konsep zaken kabinet, yang berarti kabinet tersebut akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Namun, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa istilah profesional tidak berarti non-partai. Banyak orang yang terafiliasi dengan partai politik tetapi memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga layak diangkat menjadi menteri.
“Profesional tidak harus non-partai. Ada banyak orang yang ahli di bidangnya, tetapi juga bagian dari partai politik yang berkoalisi,” ujar Muzani dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Kabinet Prabowo juga akan mengalami perubahan dalam struktur kementerian. Beberapa kementerian akan dipecah atau dilebur menjadi institusi baru. Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dipisah menjadi tiga kementerian: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Perubahan ini bertujuan agar fokus setiap kementerian lebih spesifik dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Kementerian Keuangan juga akan mengalami perubahan, dengan rencana pemisahan menjadi dua kementerian: Kementerian Keuangan dan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian Penerimaan Negara ini akan bertanggung jawab atas penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga tugas-tugas yang selama ini dibebankan pada Kementerian Keuangan bisa lebih terfokus.
Di sisi lain, beberapa kementerian akan dilebur, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kemungkinan akan digabung dengan Kementerian Kebudayaan.
Meskipun susunan lengkap kabinet belum diumumkan, beberapa nama mulai muncul sebagai calon kuat untuk berbagai pos menteri. Selain nama-nama dari Partai Golkar dan Demokrat, ada juga tokoh-tokoh dari Gerindra seperti Sjafrie Syamsuddin, yang diperkirakan akan menjadi Menteri Pertahanan, dan Sugiono, yang diproyeksikan sebagai Menteri Luar Negeri.
Dari Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan diperkirakan akan mengisi kursi Menteri Koordinator Perekonomian, sementara Yandri Susanto kemungkinan besar akan menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Prabowo juga disebut akan menunjuk sejumlah profesional untuk mengisi kursi menteri. Misalnya, Dirjen PLN Dudi Mulya diprediksi akan mengisi posisi Menteri Perhubungan, dan Muliaman Hadad dipercaya untuk menjadi Kepala Badan Dana Investasi Nasional Indonesia.
Artikel Asli baca di Idntimes.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Pos terkait
Terbaru
