DPRD Kukar Berikan Rekomendasi Terhadap RPJMD 2021-2026, Soroti Industri Hilirisasi Hingga Pengelolan Objek Wisata
Perwakilan anggota DPRD Kukar, Syarifuddin, saat membacakan rekomendasi dari Komisi-komisi terhadap RPJMD Kukar periode 2021-2026 (foto: Andri/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Melalui sidang Paripurna DPRD Kukar, Senin 16 Agustus 2021, empat Komisi yang ada di DPRD Kukar memberikan rekomendasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026.
Penyampaian rekomendasi Komisi-komisi tersebut, diwakili oleh anggota DPRD Kukar asal PAN Syarifuddin. Pertama membacakan rekomendasi Komisi 1, yang meminta agar membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi, sesuai dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah(OPD).
“Apa yang direncanakan di RPJMD bisa direalisasikan dengan baik,” sebutnya.
Selanjutnya, Syarifuddin membacakan rekomendasi Komisi II, untuk sektor pendapatan daerah yang minim, idealnya Pemkab membelanjakan anggaran pemerintah, yang bisa kembali menjadi pendapatan daerah. Dengan menganalisis ulang rencana kerja BUMD agar memiliki kinerja yang baik, dan mampu mengumpulkan PAD.
“Untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kukar yang mengurusi sektor investasi, harus memperhatikan industri hilirisasi, agar memiliki investasi yang berdampak pada pendapatan daerah,” sebutnya.
Komisi 2 juga meminta, analisis kembali tata ruang Kukar, agar pemetaan industri hilirisasi bisa berjalan. Pemkab Kukar juga diminta, untuk membangun pelabuhan strategis penunjang percepatan industri.
Sektor pariwisata tidak luput dari penilaian Komisi 2, yang meminta objek wisata dikelola lebih maksimal lagi, yang ada di 20 kecamatan se Kukar, serta harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
“Dampak COVID-19 berdampak, menurunnya angka kunjungan wisatawan ke Kukar, strateginya harus diubah dengan sajian obyek wisata berbasis digital, ” ujarnya.
Komisi 2 juga meminta, agar hitungan capaian pendapatan daerah dari sektor pariwisata harus jelas, sebagai sektor pendulang PAD pengganti sektor migas dan batu bara yang kian menurun tiap tahunnya.
Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kukar juga diharapkan bisa merancang program kerja yang berdampak bagi pengembangan koperasi dan UMKM yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Sehingga, dapat bersaing dengan daerah lain.
Penulis: Andri
Related posts
Terbaru
