Beranda Samarinda Dilematis, Draf Perda RZWP3K Banyak Ditolak Kelompok Masyarakat

Dilematis, Draf Perda RZWP3K Banyak Ditolak Kelompok Masyarakat

Wakil Ketua Pansus RZWP3K DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Penyusunan draf Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) cukup dilematis lantaran banyak mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat.

Hal tersebut terungkap ketika Pansus RZWP3K DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, di antaranya di Kabupaten Berau dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Wakil Ketua Pansus RZWP3K DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan pihaknya menerima banyak usulan saat melakukan kunjungan kerja tersebut.

Advertisement

Dia mengatakan kunjungan kerja membahas soal studi banding Perda RZWP3K yang sudah ditetapkan di Kaltara dan menyerap aspirasi warga pesisir Berau.

Ketua Fraksi PAN itu menyebut beberapa wilayah konservasi tidak masuk dalam draf zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K). “Beberapa wilayah yang masuk kan wilayah konservasi, tapi kalau dilihat di data Rencana Zonasi, tempat itu hilang,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Kawasan yang dimaksud Baharuddin, meliputi satu bentangan wilayah yang terdiri dari dua teluk, yaitu Teluk Sumbang dan Teluk Sulaiman. Karena keduanya berada di Kabupaten Berau.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Tim Pansus, maka Pansus RZWP3K akan mengkonfirmasi kebenaran data yang mereka dapat terkait validitas data Perda Kepulauan dan Pesisir kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pansus RZWP3K. “Itu yang kami coba cek lagi dan kami tanyakan di Pokja,” katanya.

Pansus RZWP3K akan menyandingkan dua draf yang berasal dari Pokja RZWP3K dan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS). Hal itu, lanjut dia, sangat diperlukan karena posisi Perda diusulkan oleh 8 Kabupaten/kota di Kaltim melibatkan seluruh unsur yang berasal dari masyarakat sipil dan LSM serta pihak pemerintah.

“Draf ini akan disandingkan, mana yang sebenarnya berbenturan dan mana yang sebenarnya rakyat minta untuk dimasukkan ke draf,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih

Komentar