HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Dinas Pendidikan Kalimantan Timur mulai mengumpulkan data berupa nomor telepon siswa dan wali murid guna mengakses bantuan kuota internet. Bantuan diberikan untuk mendukung pembelajaran via daring selama masa pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Anwar Sanusi mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk kuota internet bagi siswa SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi.
Namun, menurutnya, dana tersebut belum dapat digunakan untuk pembelian kuota internet lantaran masih menunggu data nomor telepon wali murid.
“Rp 70 miliar itu memang dari APBD provinsi dan sudah diketok, tinggal penyaluran saja, takutnya kalau kita buru-buru salurkan ada kesalahan,” katanya ditemui Headlinekaltim.co di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 20 September 2020.
“Minimal harus tahu dulu provider apa yang digunakan orang tua murid, apakah itu XL ataukah Telkomsel. Saat ini, sudah terkumpul, tapi belum semua. Kita masih menunggu data dari SD dan SMP kabupaten/kota,” kata dia.
Menurut Anwar, kuota internet yang akan dibagikan sebanyak tiga kali. Setiap bulannya, kuota internet dibagikan senilai Rp 100 ribu per siswa. Jika memberikan dalam bentuk uang tunai, maka dikhawatirkan akan rentan disalahgunakan.
“Misalnya anak SLB, tidak mungkin kita berikan ke anaknya, pasti ke orangtuanya, kan. Kalau anaknya tidak punya kuota, itu juga akan mengganggu cara belajar. Untuk itu diberikan bantuan berupa kuota internet,” kata Anwar.
Saat ini, beber dia, pendataan sudah mencapai 75 persen. Dia memastikan sepekan ke depan proses distribusi bantuan kuota mulai dilakukan.
Sementara itu, kata dia, bantuan kuota yang sebelumnya sudah digulirkan mulai habis. “Kalau yang sebelumnya sudah jalan tapi mulai habis karena penggunaannya lumayan untuk pembelajaran mereka. Kemarin itu kan ada juga dari Bosda dan Bosnas. Nah nanti akan dipilah dan dipilih sehingga tidak tumpang tindih,” ungkapnya.
Untuk daerah-daerah yang mengalami blankspot, Pemprov Kaltim telah bekerjasama dengan satu perusahaan telekomunikasi swasta untuk menambah bandwidth dan penambahan tower telekomunikasi.
“Sudah kami bicarakan dengan salah satu perusahaan, ini kita tujukan untuk wilayah yang mengalami blankspot. Biasanya daerah-daerah pedalaman dan pinggiran,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
