Butuh Rp 3 Triliun Atasi Banjir, Pemkot Akan Bentuk UPTD
Waki Kota Andi Harun. (Ningsih) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan butuh dana Rp 3 Triliun untuk mengatasi masalah banjir di Samarinda.
“Untuk banjir kita butuh Rp 600 miliar. Kira-kira kalau diperkirakan total butuh seluruhnya sekitar Rp 3 triliun. Karena kalau proyek pertama selesai, tentu butuh pemeliharaan. Setelah Rp 3 triliun itu maka butuh support,” ucapnya, ditemui usai membuka pasar murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Samarinda, Kamis 7 April 2022.
Namun, kata dia, dengan anggaran yang terbatas dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi masalah banjir. Diantaranya dengan membuka Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) baru.
“Tahun ini saya akan membentuk UPTD Pengendalian Banjir dan UPTD Pemeliharaan Jalan, supaya keluhan masyarakat terhadap jalan yang berlubang bisa ditangani UPTD yang fokus pada penanganan. Jadi kalau ada drainase yang buntu atau tidak lancar, maka tugasnya UPTD,” ungkapnya.
Langkah tersebut juga butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Tapi ini lagi-lagi butuh fulus karena APBD Samarinda hanya Rp 2,6 triliun, itu dipotong separuh. OPD 30, yang masuk infrastruktur cuma kurang lebih Rp 200 sampai 300 miliar untuk jalan dan sebagainya, kan kurang. Makanya sampaikan ke Gubernur supaya Samarinda dibantu,” ujarnya.
“Karena ini masalahnya tidak sederhana. Yang yang serba terbatas itu kita bisa kendalikan banjir, pencapaian sampai dengan ini sudah luar biasa. Kalau ada uang semua selesai, kalau tidak ada uang, tidak bisa,” timpal mantan Legislator Karang Paci ini.
Dikatakannya, realisasi penanganan banjir di era kepemimpinannya saat ini sudah dilakukan secara maksimal. Bahkan, dengan melakukan pendekatan kepada Kementerian PUPR.
“Yang kita sudah dapatkan, akibat saya ngemis, saya datang ke Kementerian PUPR, ini sudah mulai dikerjakan mulai dari APT Pranoto sampai masuk Samarinda pelebaran jalan. Ini juga sedang diperjuangkan di pusat untuk pintu air pelan-pelan kita bertahap,” terangnya.
Dia menyambung, nyaris semua infrastruktur di Kota Samarinda dirancang berbasis banjir. Untuk itu, penting dan perlunya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pemerintah pusat.
“Semua infrastruktur kita mungkin 99 persen berbasis banjir. Pekerjaan drainase yang terhubung dengan saluran, banjir. Pekerjaan jalan yang selama ini menjadi daya dukung pengendalian banjir juga berbasis banjir. Jadi, hampir 100 persen di luar gedung, infrastruktur di luar Cipta Karya, bahkan ada bangunan Cipta Karya untuk penanggulangan banjir. Jadi hampir semua anggaran itu basisnya pengendalian banjir. Kecuali bangunan yang sudah harus dilanjutkan dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
