32.3 C
Samarinda
Saturday, July 2, 2022

Buronan Korupsi Pembebasan Lahan Pelabuhan Kenyamukan Dibekuk Tim Tabur Kejaksaan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berhasil menangkap terpidana Herliansyah, Jumat 1 April 2022 malam.

Pria berusia 55 tahun dan tercatat sebagai warga Jalan Dayung 2 RT 02, Desa Singa Gembara, Sangatta Utara ini masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak dirinya tak memenuhi panggilan jaksa.

Herliansyah merupakan terpidana dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan untuk sarana umum tahun 2011-2012, di Kabupaten Kutai Timur. Akibat tindak korupsi tersebut, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 6 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr Ketut Sumedana melalui Kasubdit Kehumasan Andrie Wahyu Setiawan menjelaskan, terpidana Herliansyah adalah PPTK pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 silam.

Pada kegiatan pengadaan tanah sarana umum dermaga hingga pembebasan tanah untuk lokasi pelabuhan umum di Kenyamukan tahun 2011 pada tahap satu, tidak sesuai peruntukannya, sesuai nilai Rp 1,5 miliar lebih.

“Setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 75 juta, sehingga merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Tahap 2 di tahun 2012 pengadaan Rp 4,8 miliar lebih, setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 239 juta menjadi Rp 4,5 miliar kerugian negara. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 6 miliar lebih,” bebernya.

Dari kasus tersebut, terpidana Herliansyah bersama dengan dua orang rekannya yang lain, yakni Ardiansyah Asim dan Ismunandar telah memperkaya 52 pemilik SPPTP, 1 orang pemilik , 1 orang pemilik SKPPB/TDK di Kampung Kenyamukan, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Untuk itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2175K/Pid.Sus/2019, maka terpidana Herliansyah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Herliansyah juga dinyatakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Herliansyah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

“Melalui program Tabur Kejaksaan, kami mengimbau kepada seluruh daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor, ” tegasnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU