Beranda BUMI ETAM Aliansi Akademisi Dukung Aksi Lanjutan Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Aliansi Akademisi Dukung Aksi Lanjutan Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Aksi Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat menolak Omnibus Law UU Ciptaker, di depan gedung DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu. (Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA—Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat kembali berencana menggulirkan aksi lanjutan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Rabu 21 Oktober 2020.

Menurut Humas Aliansi Mahasiswa, Elga Bastian, aksi kali ini akan digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim. Sama seperti aksi sebelumnya, peserta merupakan gabungan dari sejumlah kampus di Kaltim. “Tuntutan kami sama seperti di DPRD Kaltim sebelumnya,” ujarnya.

Merespons rangkaian aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus bersama buruh, petani, nelayan dan rekan-rekan miskin kota, Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law menyatakan dukungannya.

Advertisement

“Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Demonstrasi bukanlah cara jalanan yang ilegal dan tidak beradab dalam mengemukakan pendapat. Demonstrasi adalah mekanisme yang sah untuk menyatakan pikiran mengkritik kesewenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, terlebih di saat jalur-jalur formal legal yang tersedia telah disumbat oleh kekuatan-kekuatan anti-demokrasi,” ujar Herdiansyah Hamzah, akademisi Unmul yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law, Selasa 20 Oktober 2020.

Sebagai bentuk dukungan, Aliansi akademisi telah menyerukan mogok nasional sebagai dukungan terhadap aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat. Mogok Nasional adalah penolakan akademisi terhadap upaya memaksakan UU Cipta Kerja oleh negara.

Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law menganggap demonstrasi yang konstitusional berpegang pada prinsip anti-kekerasan dan menghindari upaya provokasi dari pihak manapun yang dapat digunakan untuk melemahkan gerakan.

“Segala tindakan yang melabelkan demonstrasi dengan kerusuhan adalah upaya menghambat demokrasi dan penyampaian pendapat,” bebernya.

Aliansi Akademisi juga menegaskan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja patut didukung oleh seluruh masyarakat akademik yang berkomitmen pada tegaknya kebenaran karena sebagai pertanggungjawaban moral akademisi yang mencintai masa depan Indonesia.

“Sebab, berdasarkan kajian ilmiah akademisi lintas disiplin dan kampus, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki cacat formil dan materiil yang dapat mengancam hak azasi manusia serta berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prosedur dan materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mempermainkan logika hukum dan memanipulasi prosedur-prosedur demokrasi adalah kejahatan legislasi yang nyata yang berbahaya bagi kelangsungan negara hukum dan demokrasi,” pungkasnya.

Penulis: Amin

Komentar
Advertisement