6.000 Kades Hadiri Rakornas APDESI di Balikpapan, Siap Dukung Pembangunan IKN
Rakornas APDESI di Balikpapan. (foto: erick)HEADLINEKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2022 di Dome SCC Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Minggu 18 Desember 2022.
Rakornas APDESI ini mengundang seluruh Kepala Desa (Kades) di Indonesia sebanyak 6.000 orang.
Hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Rakornas yang dijalankan APDESI ini menggalakkan dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dukungan ini diharapkan terbangun dari lapisan terbawah hingga lapisan atas dalam masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pidato sambutannya menyampaikan pemerintah desa memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung sektor swasta (investasi). Langkah ini diharap dapat memperkuat kemandirian desa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sektor swasta.
“Maka dana APBDes yang ada, yang Rp 1 miliar, Rp 2 miliar, Rp 3 miliar, bukan itu yang dijadikan tulang punggung untuk majunya desa, tapi untuk memancing sektor swasta bisa masuk ke sana dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah itu,” terang Tito.
Ia menjelaskan upaya tersebut meliputi terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya anggaran khusus berupa Dana Desa, terbentuknya kementerian khusus yang mengurusi desa, dan berbagai upaya lainnya.
Untuk itu, ia berharap keinginan pemerintah dalam memperkuat desa harus dipahami oleh kepala desa, termasuk APDESI. Sehingga ke depannya desa dapat membuat berbagai program yang mampu memperkuat desa.
“Kepala desa, saya paham bahwa di desa termasuk di otonomi daerah, tujuan akhirnya adalah kemandirian fiskal daerah itu, kabupaten itu, desa itu, kota itu harus mandiri secara fiskal,” terangnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan dukungan APBDes dapat mendorong sektor swasta seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa hidup sehingga menambah PADes. Menurutnya, jangan sampai Dana Desa justru digunakan untuk program yang tak jelas, sehingga desa tak mandiri dan bergantung pada pemerintah pusat.
“Saya membayangkan kalau 74 ribu desa ini hidup semua, apalagi mandiri semua, negara ini menjadi bukan negara nomor 4, nomor 7, (tapi) nomor 1 di dunia,” ujar Tito.
Tito menegaskan desa memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Untuk itu, ia meminta pemerintah desa memahami filosofi lahirnya UU Desa termasuk diberikannya berbagai dukungan terhadap pemerintah desa.
“Masing-masing desa saya tahu ada desa wisata, ada desa mandiri, ada desa yang mempunyai kemampuan bisa menghadirkan ketahanan pangan yang kuat, ini yang kita harapkan,” terangnya.
Ketua DPP APDESI Surta Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya sepakat dengan penguatan desa. Baik dalam perangkat ataupun segi anggaran.
“Untuk masalah-masalah terhadap pejabat desa ini menurun. Kita bisa lihat data itu, menurun drastis. Kita perlu juga untuk menguatkan serta meningkatkan dana desanya,” pungkasnya.
Penulis: Erick
Related posts
Terbaru
