Wakil Presiden Ma’ruf Amin: Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Jadi 0,83 Persen, Optimis Mendekati Nol di 2024
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin saat pengarahan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Istana Wakil Presiden RI, Rabu (18/9/2024).(BPMI – Sekretariat Wakil Presiden RI)HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dengan penuh optimisme mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini berhasil turun menjadi 0,83 persen. Hal ini diutarakannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem 2024 yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Rabu (18/9/2024) dilansir Kompas.com.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada akhir 2024. Target tersebut, menurutnya, semakin mendekati kenyataan seiring dengan penurunan yang signifikan dari 1,12 persen pada Maret tahun lalu menjadi 0,83 persen pada Maret tahun ini.
Namun, meski progres tersebut memberikan angin segar, Wapres juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih membayangi pencapaian target ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah akurasi data sasaran, yang dinilai masih perlu penyempurnaan agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran.
Selain itu, Ma’ruf Amin juga menyoroti pentingnya konvergensi program antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada seberapa baik berbagai program terkait dapat saling bersinergi.
“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tren penurunan yang sudah terlihat, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Akurasi data, kualitas pelaksanaan program, dan regulasi yang mendukung adalah kunci untuk menjaga tren ini agar terus berlanjut,” ujar Ma’ruf.
Di akhir pernyataannya, Wapres juga mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal keberlanjutan tren penurunan kemiskinan ekstrem ini. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Artikel Asli baca di Kompas.com
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
