HEADLINEKALTIM.CO, SENDAWAR – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya terus menggema di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dukungan penuh datang dari masyarakat di tujuh kecamatan yang menginginkan pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan. Tidak hanya masyarakat, dorongan juga datang dari Bupati Kutai Barat, FX. Yapan, yang telah resmi memberikan rekomendasinya kepada forum pembentukan DOB Benua Raya.
Ketua Forum DOB Benua Raya, Arli Laman, mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama mengingat lokasi strategis wilayah tersebut yang dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami ingin meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih wilayah ini dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ungkap Arli dalam wawancaranya dengan RRI Sendawar pada Rabu (29/1/2025).
Tujuh kecamatan yang mendukung pembentukan DOB Benua Raya mencakup Kecamatan Bongan, Jempang, Muara Pahu, Penyinggahan, Siluq Ngurai, Muara Lawa, dan Bentian Besar. Dengan total populasi mencapai 53 ribu jiwa yang tersebar di 79 kampung, masyarakat di wilayah ini berharap agar layanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur lebih mudah diakses.
Arli menjelaskan, upaya pembentukan DOB juga telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komite I DPD RI, Komisi II DPR RI, dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Dukungan ini menjadi angin segar bagi perjuangan forum yang terus berusaha memenuhi berbagai persyaratan administratif.
Saat ini, forum tinggal menunggu rekomendasi dan persetujuan dari DPRD Kutai Barat untuk melengkapi dokumen pemekaran. “Kalau surat persetujuan dari bupati sudah ada, hanya di DPRD yang belum. Kami sudah tiga kali buat surat ke DPRD minta dibentuk panitia khusus supaya nanti saat kita mendaftar di Mendagri didampingi oleh DPRD,” kata Arli.
Ia juga menegaskan bahwa forum akan menggelar rapat koordinasi pada 20 Februari 2025 di Jakarta, di mana usulan resmi DOB Benua Raya akan diserahkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim