Utang Pemkab Kukar ke Bankaltimtara Disentil DPRD

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) ke Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sorotan anggota DPRD Kukar dalam rapat paripurna, Selasa 29 September 2026.

Anggota DPRD Kukar Erwin mempertanyakan prosedur di balik utang tersebut. “Apakah utang dengan Bank Kaltimtara sesuai prosedur yang berlaku?” tukas Erwin.

Erwin menilai, utang tersebut berpotensi mengganggu tata kelola keuangan pemerintah pada tahun berjalan. Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Asnawi yang turut menyayangkan munculnya utang kepada Bank Kaltimtara tersebut. “Prinsip kami dukung, asal bersifat transparan. DPRD bisa dilibatkan dalam kebijakan tersebut, apalagi ruang fiskal daerah sedang alami efisiensi anggaran,” ucap Asnawi.

Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar Sunggono memastikan utang itu digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga atau kontraktor yang telah menyelesaikan proyeknya hingga 100 persen.

“Karena itu bagian dari belanja wajib, makanya kita wajib bayarkan walau dengan berutang dulu dengan Bankaltimtara. Utang tersebut sudah lunas,” ujarnya.

Sunggono memastikan, proses utang tersebut telah sesuai regulasi karena melewati audit Inspektorat Wilayah Daerah (Itwilda) Kukar, dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan diperbolehkan. “Utang tersebut sah karena sudah sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, perencanaan utang tersebut telah dipikirkan secara mendalam sebelum keputusan diambil, termasuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebu. “Perencanaan keuangannya sudah sesuai dan matang sehingga tidak mengganggu pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Andri)