HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, Selasa 29 September 2026. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, mewakili Bupati Aulia Rahman Basri.
Ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat tersebut. Rapat paripurna VII ini membahas penyampaian nota keuangan APBD Perubahan 2026, agend rapat paripurna VIII membahas penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan, sementara paripurn IX membahas tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.
Sunggono menyebut, pendapatan daerah bersumber dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) pusat sebesar Rp5,4 triliun, pajak dan retribusi, Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp576 miliar, serta pendapatan lainnya yang sah.
Adapun belanja daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp6,7 triliun, terdiri dari belanja wajib dan operasional sebesar Rp5,2 triliun, belanja barang dan jasa Rp2,6 triliun, penerimaan utang yang terpotong Rp820 miliar, serta belanja lainnya.
“Memang ada yang terkoreksi dari belanja karena tidak kita duga sebelumnya, seperti pembayaran utang dan biaya kedaruratan bencana,” jelas Sunggono di ruang paripurna Sekretariat DPRD Kukar.
Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Asnawi meminta Pemkab Kukar berhati-hati dalam penggunaan anggaran, mengingat ruang fiskal daerah saat ini terbatas atau mengalami defisit. Menurutnya, meski APBD Perubahan tercatat besar hingga Rp7,1 triliun, angka tersebut tidak akan berarti apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami minta kepada Pemkab, belanjakan yang prioritas saja, yang penting ada manfaatnya terhadap rakyat,” ungkapnya.
Asnawi menyebut, program prioritas semestinya meliputi perbaikan jalan dan irigasi pertanian sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti adanya utang Pemkab Kukar kepada Bank Kaltimtara. “Kami tidak mempersoalkan, yang penting transparansi,” jelasnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masniah menyampaikan, fraksinya mendukung penuh nota keuangan APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah catatan, di antaranya optimalisasi pajak, perbaikan tata kelola retribusi, serta belanja prioritas yang berpihak kepada rakyat. “Kami di PDIP berkomitmen mengawasi realisasi APBD Perubahan,” tegasnya. (Andri)
