HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Setelah 14 hari penyuntikan pertama vaksin COVID-19, sebanyak 5 pejabat penting di Provinsi Kaltim melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor lantai 1 Gubernur, Kamis 28 Januari 2021.
Kelima pejabat tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sabani, Ketua IDI Kaltim dr Nataniel Tandirogang, Direktur RSUD AW Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer, Kepala BPOM Kaltim Siti Chalimatus Sakdiyah dan Wakil Kepala Kejati Kaltim Bambang Bachtiar, SH.
Vaksinator berasal dari RSUD AW Sjahranie Samarinda. HM Sa’bani kembali menjadi orang pertama yang divaksinasi pada hari ini.
Dia mengaku setelah divaksinasi COVID-19 kedua, kondisinya baik-baik saja, normal dan tidak ada merasakan efek seperti suntik vaksinasi pertama.
Sebelum suntik, ia sudah melakukan persiapan, di antaranya pijat. “Saya sudah mulai tadi 30 menit datang, dan keadaan saya tetap normal, tidak ada efek-efek yang merisaukan ya. Dan hari ini juga tidak ada lagi ketegangan, seperti yang pertama. Sebelumnya saya juga sudah siap-siap. Banyak istirahat, pijat-pijat, urut, rileks saja” akunya.
Dia juga mengakui, ketika vaksinasi COVID-19 tahap awal lalu, dirinya sempat tegang. Jadi, tensi darahnya mendadak tinggi. Namun, hari ini, kondisinya lebih rileks.
“Hari ini kita tidak melihat ambulans di depan kita yang siap-siap mengangkut, jadi semua menjadi rileks. Itu juga memang, lain kali kalau ada acara yang seperti ini jangan terlalu seram-seram,” ujarnya.
“Dokter David sendiri saja tekanan naik gara-gara lihat ambulans,” tukasnya.
Setelah vaksin kedua ini, Sa’bani berharap tahap pemberian vaksinasi COVID-19 selanjutnya akan segera didistribusikan dan diikuti oleh seluruh masyarakat, guna menekan dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di seluruh kabupaten/kota.
Ini mempermudah distribusi dan syarat penerima vaksin. “Mudah-mudahan yang berikutnya kepada masyarakat. Hari ini juga akan di-launching, kemudian pada tenaga kesehatan dan masyarakat. Untuk mendapatkan secepatnya karena nampaknya memang penularan ini bisa terkendali di Indonesia. Perlu percepat distribusi, mempermudah cara-cara pendaftarannya, tidak perlu ribet lagi. Yang penting ada KTP, seperti kayak Pilkada, hanya bawa KTP bisa suntik. Asal tekanannya tidak di luar ambang batas, atau ada penyakit lain” ujarnya.
Dikatakannya, vaksinator harus dipastikan juga telah mengikuti vaksinasi COVID-19 agar tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap tenaga medis ketika memberikan vaksin.
“Harapan kita, masyarakat tidak ragu. Para tenaga kesehatan juga tidak usah khawatir. Dengan vaksin ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dalam upaya kita ikhtiar untuk meredakan sakit,” pintanya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal