Beranda BERITA Soal Kematian 22 Anak di Lubang Tambang Samarinda, Ini Jawaban Tiga Paslon...

Soal Kematian 22 Anak di Lubang Tambang Samarinda, Ini Jawaban Tiga Paslon di Debat Pilkada

Debat pamungkas pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020 yang digelar di Hotel Aston. (Foto: istimewa)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda menggelar debat publik antarpasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Rabu 2 Desember 2020 malam, di Ballroom Hotel Aston.

Dalam sesi debat, pertanyaan yang disusun panelis dilontarkan ke para paslon. Salah satunya, apa upaya konkrit dilakukan Paslon terhadap penyelesaian kasus kematian 22 anak di lubang tambang Samarinda dalam kurun waktu tahun 2011- 2020 agar rasa keadilan bagi keluarga korban terpenuhi?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Andi Harun,  calon Wali Kota Samarinda nomor urut 2 berjanji akan berkomunikasi intensif kepada aparat penegak hukum.

Komunikasi dilakukan agar pelaku pertambangan bisa mempertanggungjawabkan secara pidana dan non pidana terhadap kematian 22 anak di lubang tambang.

Advertisement

Andi mengatakan seluruh pihak harus menghormati proses regulasi tentang pertambangan yang ternyata sudah di tangan pemerintah provinsi.

“Ada perda (tingkat provinsi) kita, reklamasi dan pascatambang dimana dalam satu satu klausul perda tersebut, pemerintah provinsi diberi sarana untuk menggunakan instrumen pidana sebagai premim premedium. Untuk bisa penyidik masuk dalam kasus tenggelamnya bocah ke dalam tambang,” kata Andi.

Andi Harun juga mengatakan pihaknya ingin mendorong seluruh LSM dan elemen masyarakat agar semua kasus kematian 22 anak dapat dibuka. “Agar tidak jadi preseden buruk di bidang hukum pada masa yang akan datang,” katanya.

Zairin Zain, Calon Wali Kota Samarinda nomor urut 3 yang diberi kesempatan menanggapi penjelasan Andi Harun menilai lubang tambang di Samarinda adalah masalah warisan masa lalu.

Baca Juga  Solidaritas Dayak Dukung Pengusutan Kasus Asusila Anak Kandung

“Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini banyak lubang tambang itu diakibatkan tambang legal memiliki izin-izin dan tambang ilegal tak punya izin. Kota samarinda sudah dikelilingi lubang tambang,” katanya.

Upaya yang harus dilakukan, menurut Zairin, dapat menggunakan dana jaminan reklamasi (Jamrek). Namun, hal ini tak terealisasi. Akibatnya, kematian hingga berjumlah 22 anak terus terjadi karena lubang yang terus menganga dan tak ditutup.

“Ada dana jamrek pada lubang tambang (legal) yang sudah punya izin-izin. Tapi itu tidak dilaksanakan. Masih tetap dibiarkan. Alasannya dana jamrek tidak cukup. Banyak hal kita yang tidak bisa kita pungkiri. Masyarakat pun akhirnya menjadikan lubang tambang, seperti anak-anak, tempat berenang, bermain di pinggir kolam,” katanya.

Sementara itu, Darlis Pattalongi, calon Wakil Wali Kota Samarinda nomor urut 1 meluruskan pernyataan Andi Harun soal kewenangan pertambangan kini tak lagi di Pemkot dan diambil Pemprov. Sebab, kewenangan tersebut telah diambil alih Pemerintah Pusat sejak berlakunya UU Cipta Kerja Tahun 2020.

“Sebetulnya perubahan kewenangan izin Minerba itu bukan dalam UU Omnibus tapi sejak ada perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU No 3 tahun 2020,” kata Darlis.

Darlis menilai, pemerintah kota tidak boleh hanya berposisi menunggu ada masalah kasus kematian anak di lubang tambang. Namun, harus menjadi garda terdepan penegakkan aturan dokumen lingkungan tata kelola pertambangan.

Baca Juga  Kisah Mistis 'Penghuni' Bukit Longsor Mangkupalas, Pengendara Motor Kesurupan

“Lebih penting kita harus pahami bersama bahwa pemda tidak boleh menjadi pemadam kebakaran. Oleh karena itu, terkait izin pertambangan Barkati-Darlis ingin menegakkan dokumen lingkungan sejak awal eksplorasi. Maka pengusaha tambang harus mengikuti tahapan secara benar dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, maka kita bisa antisipasi  bahaya akibat pascatambang,” ujarnya.

Penulis: Amin

Editor: MH Amal

Komentar
Advertisement