SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Ini Kata Gubernur dan DPRD Kaltim
Gubernur Kaltim Isran Noor usai hadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim terkait HUT Pemprov Kaltim ke 64 (foto: IG Pemprov Kaltim/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Terkait terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur tentang seragam sekolah, mendapat tanggapan beragam.
Gubernur Kaltim Isran Noor tidak mempermasalahkan jika ada sekolah yang mengeluarkan aturan, namun ia mengingatkan, aturan tersebut harus sesuai dengan aturan yang dibuat di Indonesia.
“Boleh-boleh saja. Jadi itu sebenarnya kejadiannya sudah lama tapi karena viral jadi ribut, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kita lihat dari Undang-Undang mengenai keseragaman, itu sudah menyalahi aturan. Karena negara ini, misalnya pakaian seragam anak-anak sekolah, sebenarnya kalau kita lihat, melanggar dari sebuah hakekat keberagaman bangsa ini. Di negara maju tidak ada yang pakaian seragam itu, tapi di tempat kita tidak apa-apa, tapi kalau disepakati, okelah. Jadi sebenarnya bagi saya tidak ada masalah,” ujarnya.
Disinggung soal ancaman sanksi yang akan diberikan jika sekolah tidak tunduk pada aturan SKB 3 Menteri tersebut, orang nomor satu di Kaltim ini mengatakan tidak perlu melakukan penindakan (sanksi, red). Karena menurut dia, hal tersebut merupakan kesadaran dari wali murid atas kesepakatan sekolah.
“Kalau ada kesepakatan bersama di sekolah, kalau sekolah maunya begitu, kenapa masalah. Lain halnya ketika dia mengganggu daripada sebuah aqidah seseorang atau pada orang lain, baru tidak boleh, tapi dia tidak. Kan kalau berpakaian bagus, itu kan bagus saja. Asal jangan pemaksaan, kalau pemaksaan ya berbahaya. Misalnya pakai jilbab, nyaman tidak dia, kalau merasa nyaman, silakan. Kalau dia merasa tidak nyaman, ya nggak dipakai,” kata Gubernur Isran Noor.
Di Kaltim, sejauh ini Gubernur mengaku belum melihat adanya “gonjang-ganjing” soal seragam sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Kaltim.
“Tidak ada,” pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD Kaltim Solehuddin berpendapat bahwa, membahas soal pendidikan khususnya seragam sekolah itu penting, namun dengan kondisi dan situasi yang saat ini terjadi, di mana penyebaran dan penularan wabah COVID-19 semakin meluas di seluruh daerah, harus menjadi prioritas konsentrasi pemerintah.
“Kondisi pendidikan penting, tapi kondisi saat ini, dimana konsentrasi pemerintahan ada pada bagaimana menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana vaksinasi, pengawalan dan distribusi vaksin dan segala macam. Tapi saya pikir, semua harus berjalan, mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus melakukan penyesuaian. Walaupun proses sekolah tatap muka sendiri belum di mulai, memang ada beberapa sekolah yang mencoba tatap muka, tapi dengan kondisi seperti sekarang berbahaya,” ujarnya saat dihubungi via telepon.
Penulis : Ningsih
Editor: Amin
Related posts
Terbaru
