24.5 C
Samarinda
Sabtu, April 17, 2021

Sigit: RUU Provinsi Kaltim Buka Peluang Kita Mencari Sumber Pendanaan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim telah memberi masukan kepada tim penyusun Rancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Kaltim.

RUU Provinsi Kaltim nantinya diharapkan bisa membuka peluang bagi pemerintah daerah mencari sumber pendanaan. Agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan tambang batubara dan perkebunan sawit.

Hal ini untuk bisa menjawab kekhawatiran PAD di Kaltim menurun, dampak dari kewenangan dan perizinan yang kini ditarik oleh pemerintah pusat. Adapun, sumber pendanaan apa saja yang bisa digali dari perusahaan tambang dan sawit, belum diketahui.

“Izin-izin kita sekarang ditarik ke pusat. Bagaimana Pemerintah Provinsi Kaltim dapat kewenangan dan pendanaan? kita juga harus mencari sumber pendanaan kita. Makanya dibuka peluang untuk mengakses ke perusahaan tambang. Tapi kan kita tidak tahu apa yang akan kita minta pada mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Sigit menjelaskan saat ini sumber pendanaan yang masuk ke kas pemerintah daerah dari perusahaan tambang baru hanya jaminan Reklamasi (jamrek). Tetapi, dana jamrek ini tak bisa digunakan untuk hal lain.

“Untuk Jamrek memang masuk ke pemerintah, tapi jaminan reklamasi tidak boleh digunakan untuk yang lain. Itu yang jadi pikiran kita, sehingga kita diskusikan (dengan DPR RI),” ujarnya.

Pendanaan lain berpeluang masuk ke kas pemerintah daerah potensi besar di Kaltim diatur RUU Provinsi Kaltim yaitu dari hasil sawit.

Disebutkan Sigit, untuk sektor perkebunan kepala sawit sendiri telah lama diketahui pembagian hasil keuntungan 70 : 30.

“Dari sektor ini pembagiannya 70 : 30 artinya 70 persen masuk ke perkebunan sawit, sisanya atau minimal 20 persen untuk kontribusi ke kas daerah,” katanya.

Saat ini, Provinsi Kaltim, Provinsi Kalsel, Kalteng dan Kalbar masih dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1956 yang dianggap sudah tak sesuai dengan kondisi sekarang.

Dikatakan Legislatif dari Fraksi PAN ini, beberapa topik diskusi juga dilakukan bersama tim Sekjen DPR RI terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan Raperda Ketahanan Keluarga.

“Banyak yang kita usulkan, terutama terkait dengan RUU Provinsi Kaltim itu, juga IKN. Tapi untuk IKN, mereka menjawab bahwa itu adalah simultan. Artinya RUU ini inisiatif dari DPR. Misalnya, di sini ada DPRD yang mengusulkan tentang Raperda Ketahanan Keluarga. Sementara Penerintah Provinsi juga mengusulkan Raperda yang lain, nah termasuk IKN itu, artinya ada hubungannya,” terang Sigit sapaan akrab dia. (Advetorial)

Penulis : Ningsih

Editor: Amin

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar