29.7 C
Samarinda
Wednesday, February 21, 2024

Sederet Noda Dalam Periode Kepemimpinan Isran-Hadi di Mata Aktivis Lingkungan

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA– Sepanjang jalan di Samarinda terpajang baliho-baliho bertulis ucapan terimakasih atas capaian dan dedikasi selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi periode 2018-2023. Masa jabatan keduanya baru saja tuntas per tanggal 1 Oktober 2023.

Berbagai capaian dari kerja kerasnya membangun dengan slogan Kaltim Berdaulat, di antaranya melaksanakan program Beasiswa Kaltim Tuntas, memperjuangkan para tenaga honorer, dan memberikan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) terhadap masyarakat di kabupaten kota se-Kaltim patut diapresiasi.

Dari berbagai capaian program yang telah terlakasana, tetap ada kritikan yang menyoroti aspek-aspek yang dinilai minus atau noda kegagalan dalam periode kepemimpinan Isran-Hadi.

Adalah aktivis lingkungan, Pradarma Rupang. Dia melihat gambaran besar selama lima tahun kepemimpinan Isran-Hadi banyak kegagalan pada isu terkait sosial-ekologis. Berbagai desakan dari rakyat dalam aspek ini seakan menumpuk dan tak pernah terselesaikan. Kasus nyawa melayang akibat keboborokan lingkungan hanya menjadi tumpukan berkas. Tanpa adanya penindakan, baik secara politik atau hukum.

Sebab itu, dirinya memberikan beberapa catatan penting yang perlu dijawab agar tidak diwariskan kepada periode kepemimpinan Kaltim selanjutnya.

“Isran-Hadi, apakah serius dan tegas terkait keselamatan rakyat?” ujar Rupang, Selasa 3 Oktober 2023.

Pradarma Rupang memberikan data yang dirilis Jatam Kaltim pada 14 Agustus 2023. Selama lima tahun memimpin Kaltim, ada 15 korban jiwa yang meninggal di lubang tambang.

“Kejadian demi kejadian kematian korban lubang tambang, sangat ironis ketika tidak ada satupun dari perusahaan yang meninggalkan lubang tambang terbuka menganga, itu tidak diseret kepenjara atau dipidanakan. Entah secara individu atau korporasinya,” ucap Rupang saat diwawancarai headlinekaltim.co pada Selasa 3, Oktober 2023.

Bahkan, dalam kasus korban jiwa yang meninggal di lubang tambang, korban dan keluarganya tidak mendapatkan sikap empati yang harusnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Bentuk pengabaian tersebut menjadi momok yang mengerikan di Kalimantan Timur. Rasa empati bisa diberikan dengan memperkuat kontrol pengawasan sebagai pemerintah dan sanksi pidana tidak hanya sebatas administratif,” jelasnya.

Ketika kasus korban jiwa yang tewas di lubang tambang terus berulang, lanjutnya, pernyataan Isran Noor kerap kali menuai kesedihan bagi keluarga korban.

“Kenapa harus disalahkan pihak keluarga korban atas sejumlah anak-anak yang mati di lubang tambang. Pernyataan Isran terkait keluarga korban tidak menjaga anaknya, menganggap itu sebagai lelucon yang kita anggap tidak pada tempatnya,” katanya lagi.

“Sisi empati kepala daerah, dia harus paling terdepan membela rakyat bukan terus menyalahkan,” tegas Rupang.

Disamping itu, Rupang mengamati di masa kepemimpinan Isran-Hadi sangat getol berkampanye mengenai pedagangan karbon sebagai pendapatan daerah.

“Isran-Hadi sangat getol ketika berbicara mengenai jual karbon dan bertindak sebagai pedagang karbon. Terakhir pemprov membanggakan dari karbon bisa menggantikan dana bagi hasil yang bentuknya masuk ke APBD,” ucap Rupang yang mengenakan kaos hitam.

Menurut Rupang, ada yang luput untuk disampaikan kepada publik pada tahun 2023. Ada pelepasan hutan dan penurunan status kawasan hutan yang diusulkan pemerintah Provinsi Kaltim lewat RTRW Kaltim tahun 2022-2024.

“Dengan jumlah yang luar biasa mencapai 600 ribu hektare, itu merupakan bentuk kegagalan yang paling besar. Seharusnya Isran sadar jika ingin berkontribusi Kaltim sebagai Provinsi hijau, lestari, dan berdaulat harusnya pilihan menurunkan status kawasan hutan tidak pernah muncul,” tuturnya.

Di sisi lain perdagangan karbon, ada hutan rusak dengan mendukung pelepasan dan penurunan status. Hal tersebut menjadi kontradiktif terhadap masyarakat adat sebagai pelindung penjaga hutan. Mereka sama sekali tidak mendapatkan perlindungan.

Pada 2019, KPK merilis jumlah perizinan yang ada di dua daerah di Indonesia. Yakni Kalimantan Timur yang luas izinnya lebih dari luas daratan. “Ini merupakan kemunduran periode Isran-Hadi yang tidak bisa menyelamatkan hutan hutan. Terjadinya pembukaan secara ugal-ugalan oleh perkebunan sawit, pertambangan dan kegiatan deforestasi seperti HPH dan HTI,” ujarnya.

Terakhir, Rupang mengenang adanya sejumlah perizinan dalam sejarah kepemimpinan Isran Noor baik sebagai Bupati Kutim atau saat menjadi Gubernur yang turut andil mengeluarkan sejumlah izin pertambangan.

“Jika dia mencalonkan lagi, tidak ada perubahan, kepemimpinan Isran-Hadi hanya untuk melayani investasi. Terbukti bagaimana dia melayani sejumlah peresmian pabrik smelter nikel, kehadiran sejumlah industri perusak lainnya baik pabrik sawit. Sebenarnya, masalah ini acap kali menimbulkan persoalan di lapangan dan konflik horizontal di masyarakat,” pungkasnya. (Puput)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU

- Advertisement -