34.8 C
Samarinda
Monday, April 15, 2024

Satgas PPKS Unmul Dinilai Tidak Bertaji, Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual Masih Bebas Berkeliaran

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual di Kantor LBH Samarinda menyoroti perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Universitas Mulawarman (Unmul). Hingga kini, terduga pelaku masih berkeliaran dengan bebas dan belum tersentuh sanksi hukum.

Koalisi yang terdiri dari komunitas Savrinadeya Support Group, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, dan Civitas Akademika Universitas Mulawarman menggelar konferensi pers pada Sabtu 24 Februari 2024. Koalisi ini memaparkan kasus yang ditangani sejak 6 September 2023 dengan terduga pelaku berinisial AP (24). Dia merupakan mahasiswa Universitas Mulawarman angkatan 2019 yang terlibat di dalam berbagai komunitas kesusastraan dan kesenian di Kota Samarinda.

Perwakilan pendamping Savrinadeya Support Group, Erick mengungkapkan terdapat setidaknya 10 terduga korban yang berhasil diidentifikasi oleh pihaknya. Sebanyak 6 terduga korban berani melaporkan kasus yang dialaminya. Namun, 4 terduga korban tidak dapat dijangkau akibat traumatik yang berat dan memilih bungkam. Sedangkan 2 terduga korban lainnya yang tercatat berada di Pulau Jawa menerima bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Erick menambahkan bahwa korban mendapat pendampingan selama proses pemulihan psikologis. “Setiap korban yang kita tangani bersama koalisi ini tetap dilakukan upaya-upaya pemulihan, ada yang ke psikiater juga psikolog. Yang sejauh ini masih dalam proses berobat jalan,” sambungnya.

Adapun modus yang digunakan terduga pelaku beragam caranya, di antara lain ialah menebar jala dengan merespon storygram (SG) ke setiap calon-calon terduga korban, pendekatan dengan cara pemanfaatan ekonomis, pembagian cerita sedih, pemanfaatan relasi kuasa dalam ruang relasi intelektual dan kemampuan linguistik, pemanfaatan ruang akademis, penjualan buku, joki tugas, serta ruang-ruang kegiatan dalam komunitas untuk mencari korban.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual terdapat indikasi kekerasan seksual yang dilakukan AP sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud No 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: terduga pelaku AP kerap menggunakan pola manipulatif agar korban merasa perlu berempati dan atau merasa bersalah; pelecehan verbal; love bombing; pemaksaan (merayu dan membujuk) penetrasi; kekerasan psikologis; gaslighting; kekerasan fisik; membujuk melakukan aktivitas seksual dan anal sex; KBGO dengan mengancam penyebaran sex tape maupun menyebarkan sex tape; kemudian melakukan kontak fisik tanpa persetujuan oleh korban.

Di sisi lain, semakin mencuatnya kasus ini kemudian bergulir di Satuan Tugas PPKS Unmul sejak 2 Oktober 2023 lalu yakni sekitar satu bulan usai ditindaklanjuti oleh Savrinadeya Support Group. Namun, intervensi penanganan kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unmul di kemudian hari dinilai tidak profesional seperti membatasi pendamping untuk dapat membantu memberikan kesaksian korban, kasus yang berjalan lamban, tidak memenuhi Standard Operational Procedure (SOP) yang disebabkan ketika proses pengambilan keterangan korban mengalami pelecehan, tidak berlandaskan kajian gender sehingga terjadinya ketidakberpihakan Satgas PPKS Unmul terhadap korban.

“Kenapa kita sampaikan karena tujuannya pemaksimalan untuk pencegahan kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus. Tidak hanya itu. Ini juga agar tidak memberi ruang kepada pelaku di dalam kampus,” tegasnya.

Eka Yusriansyah, perwakilan civitas akademika Unmul yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual meminta Satgas PPKS Unmul harus bertindak tegas dalam menangani kasus dan memiliki keberpihakan kepada korban.

“Ketika ada laporan tentang kekerasan seksual, mereka masih cenderung ragu untuk berpihak pada korban. Buktinya ketika proses BAP cenderung menyudutkan korban. Bahkan tidak ada penanganan khusus atau jangkauan khusus ke korban. Mungkin Satgas PPKS Unmul dapat lebih selektif lagi dalam memilih pengurus, karena (saat ini) kemungkinan tidak ada satupun yang punya basis pengetahuan tentang kajian gender atau ideologi gender,” katanya.

Ia menyoroti persoalan administrasi Satgas PPKS Unmul yang terkesan lamban karena tidak ada transparansi atas perkembangan kasus ke publik dan mendesak Satgas  secara resmi segera mempublikasikan terduga pelaku sebagai suatu respon publik mengenai kepastian kasus tersebut.

“Sementara terduga pelaku masih berkeliaran dan mungkin akan mencari mangsa lagi, sehingga ini akan menambah dampak traumatis baru bagi korban. Jika Satgas PPKS memberikan pernyataan bahwa AP adalah terduga pelaku kekerasan seksual dan dirilis resmi, lalu di-blow up oleh media massa, maka semua orang akan tahu siapa dia  dan kena sanksi sosial,” lanjut Eka.

Menyambung Eka, Indra juga dari civitas akademika Unmul mengatakan masyarakat terutama yang bergiat di komunitas sastra di Kalimantan Timur khususnya Samarinda harus jauh lebih berhati-hati terhadap modus-modus  terduga pelaku selama dia masih berkeliaran dengan bebas.

“Dengan kecerdasan linguistik yang dipunyainya, korban pun dapat terperdaya, dan ini kekerasan seksual ya karena tidak adanya consent atau kesepakatan bersama” kata Indra.

Menurutnya, desakan koalisi lewat konferensi pers ini merupakan bentuk sikap melawan  arus utama bahwa seharusnya universitas dalam melihat kasus kekerasan seksual itu adalah dengan mengungkapkan kebenarannya sebagai langkah menjaga nama baik. Bukan mengambil keputusan menutupi kasus yang akan semakin mencoreng nama baik kampus tersebut.

“Harapannya kalau press release ini ditanggapi oleh Satgas PPKS, akan menjadi role model baru bahwa universitas harus mengungkap semua kasus kekerasan seksual yang ada di dalamnya. Jika diselesaikan dengan baik maka akan berdampak pula dengan citra Universitas Mulawarman yang dianggap oleh publik mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus,” bebernya.

Maka dari itu, kasus kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan struktural yang harus dipandang secara utuh. Terlebih di dalam lingkungan kampus harus melibatkan seluruh akademisi dan mahasiswa dalam pencegahan serta memupuk rasa solidaritas terhadap korban kekerasan seksual.

Walaupun Rektor Universitas Mulawarman telah menonaktifan terduga pelaku selama 6 bulan melalui putusan nomor 216/UN17/HK.02.03/2024, nyatanya hingga saat ini Satgas PPKS Unmul belum menindaklanjuti  keputusan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mendorong kasus ini ke ranah hukum untuk pemenuhan rasa keadilan korban. “Ini sudah fatal peristiwanya, jadi kalau hanya sanksi skorsing masa perkuliahan saja jelas tidak cukup. Kampus harus bertindak tegas terutama dari Satgas PPKS-nya bahwa ini harus di-drop out, apabila terbukti melakukan kekerasan seksual yang levelnya sudah berat. Diatidak layak dapat ijazah di perguruan tinggi sebagai kaum intelektual,” tutup Direktur LBH Samarinda Fathul. (Zayn)

Foto: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual saat konferensi pers di Kantor LBH (sumber: Zayn/headlinekaltim.co)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

TERBARU