Beranda Berita Samarinda Presiden Ancam Copot Pangdam, Kapolda dan Jajaran yang Tak Mampu Tangani Karhutla

Presiden Ancam Copot Pangdam, Kapolda dan Jajaran yang Tak Mampu Tangani Karhutla

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Berau Hanya Dihadiri 25 Orang
Gubernur Isran Noor dan jajaran Forkopimda mengikuti rakor Karhutla yang dipimpin Presiden. (foto: istimewa)

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor hadir secara virtual pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2021, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 22 Februari 2021 dari ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim. Didampingi oleh Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Amrullah, Kepala BPBD Kaltim Yudha Pranoto, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro dan OPD terkait.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, pertemuan tersebut adalah kegiatan rutin yang dimaksudkan untuk mengingatkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres terutama ketika ada pejabat baru di daerah rawan bencana kebakaran, agar tidak lupa aturan main yang telah disepakati sejak tahun 2016 silam terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Kesepakatannya adalah bagi Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolres agar tahu aturan main yang masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, belum saya ganti. Kalau yang rutin ikut pertemuan yang sama pasti tahu, yaitu dicopot, yaitu diganti. Jelas itu perintahnya kepada Panglima dan Kapolri. Ini untuk pejabat baru, agar tahu aturan main ini, ” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak kendor menghadapi bencana banjir dan longsor di beberapa daerah, termasuk ancaman kebakaran. Ia berharap, pencegahan yang matang dan sinergi akan semakin kuat termasuk saat eksekusi di lapangan oleh pihak-pihak yang telah diberikan tanggungjawab.

Advertisement
Baca Juga  Gubernur Kaltim Apresiasi Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2021

“Kita harus tetap waspada, jangan lengah. Saya terima laporan bahwa kebakaran hutan terjadi sejak akhir Januari ini dari Menkopolhukam. Di Riau ada 29 kejadian, hati-hati Gubernur Riau, jangan sampai ada lagi. Kalimantan Barat ada 52 kejadian, hati-hati Kalbar, meskipun bisa tertangani, hati-hati,” Presiden memperingatkan.

“Saya ingat, 2015 saya mau ke Riau tapi turun di Padang, 8 jam saya lewat darat. Tahun 2015 ke Pulau Pisau di Kalteng, saya turun di Banjarmasin, lewat darat. Ini jangan sampai kejadian lagi. Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran, jangan sampai nanti administrasi payung hukum belum siap. Kebakaran sudah besar, mau melakukan sesuatu belum ada payung hukum. Riau dari pengalaman, angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Harus tahu persiapan dan dimulai dari sekarang,” ucap Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini juga menekankan 6 poin penting, yaitu :

  1. Prioritas upaya pencegahan jangan terlambat. Ini jika terlambat dan diguyur akan terlanjur sulit. Api kecil harus segera dipadamkan, manajemen lapangan harus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan untuk mendeteksi dini daerah hotspot rawan dengan memanfaatkan teknologi.
  2. Infrastruktur pengawasan harus sampai tingkat bawah. Libatkan Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa serta berikan pendidikan dan edukasi pada masyarakat, korporasi terutama daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot.
  3. Cari solusi permanen untuk penanganan kebakaran hutan. 99 persen kebakaran hutan akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak, dengan motif utamanya ekonomi
  4. Penataan ekosistem gambut terus dilanjutkan
  5. Jangan biarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Jangan terlambat
  6. Jika diperlukan, lakukan penyemprotan water boom.
Baca Juga  Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Satpol PP PPU

Lagi-lagi Presiden Jokowi menegaskan dan mengancam sanksi kepada siapapun  yang melanggar atau dengan sengaja atau tidak membakar hutan dan lahan. “Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas pada siapapun yang melakukan pembakaran hutan, sehingga ada efek jera. Sanksi yang tegas bagi pembakaran hutan dan lahan, sanksi pidana, ” tegasnya.

Turut hadir Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Kementerian terkait dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Penulis: Ningsih

Komentar