Pemkab Tunda Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih
Bupati Sri Juniarsih dan Ketua DPRD Berau Madri Pani. (Riska)
HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih menjelaskan terkait rencana penyesuaian tarif air bersih di Kabupaten Berau. Penyesuaian ini merupakan sebuah amanah dari Permendagri Nomor 21/ 2022 tentang perhitungan penetapan tarif air bersih yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh SK Gubernur Kaltim Nomor 500/K.162/2022 tentang penetapan besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas air minum kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Diketahui, tarif air bersih di Berau salah satu yang paling rendah di Kalimantan Timur senilai Rp.4.729, tarif batas bawah SK Gubernur Rp 5.578. Sementara tarif yang diusulkan senilai Rp7.150, masih di bawah Kutim sejak 2017 yang sudah Rp7.667.
“Dalam Permendagri itu disampaikan jika 3 tahun berturut-turut Perumda Batiwakkal tidak memenuhi PCR maka Gubernur merekomendasikan beberapa opsi,” jelas Bupati.
Lanjut Sri, Gubernur Kaltim akan merekomendasikan :
1. Kerja sama.
2. Bergabung dengan BUMD air minum atau BUMD Air Limbah lainnya.
3. Berubah menjadi BLUD.
Menurutnya, saat ini, pihaknya masih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi dan kenaikan harga BBM yang mengakibatkan inflasi.
“Untuk saat ini, melalui pertimbangan tersebut membuat kami tidak menaikkan besaran tarif air bersih di Kabupaten Berau,” ucapnya.
Ketua DPRD Berau Madri Pani menyampaikan terima kasih kepada Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) karena menunda kenaikan tarif air bersih.
“Berdasarkan Kemendagri khusus kenaikan tarif PDAM, harus ada uji publik. Serta harus ada survei, artinya survei itu melakukan pemetaan evaluasi kajian mana yang menengah, mana yang industri sehingga jelas kenaikannya,” ucapnya.
Lanjut Madri, perlu sosialisasi yang melibatkan perwakilan pelanggan. “Jadi saya sangat setuju langkah pemkab, melihat bagaimana situasi dan kondisi riil di lapangan. Apalagi masyarakat sekarang ekonominya belum pulih,” pungkasnya. (Adv)
Pos terkait
Terbaru
