src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kaltim KH Aus Hidayat Nur menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dilaksanakan di ruang Tepian lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim pada Senin 21 Februari 2022.
Dikatakannya, Kunker kali ini banyak membahas mengenai berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Timur dalam rangka menyongsong IKN Nusantara.
Jadi, kata dia, berbagai persoalan strategis tidak maksimal dibahas.
“Yang dibahas terkait dengan bagaimana perkembangan pemerintah provinsi dan daerah penyangga IKN yang ada di Kaltim. Tadi sudah disampaikan apa saja persoalan-persoalan yang muncul dan kendala-kendala yang dihadapi. Alhamdulillah kita sudah bicarakan, sayang Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hadir sehingga mungkin hal yang strategis tidak bisa kita bicarakan,” ucapnya, ditemui usai acara.
Di antara pembahasan krusial pada Kunker tersebut adalah terkait masalah kepegawaian, penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Yang paling prinsip sekarang sebetulnya adalah menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian yang masih sedikit terkendala di Kaltim. Dan masalah ledakan penduduk nantinya, yang mana itu akan jadi masalah besar. Terutama soal Disdukcapil dan lain sebagainya,” urainya.
Khusus terkait masalah kepegawaian untuk tenaga guru, diakui Politisi dari PKS ini, Kaltim masih kekurangan. Jumlah yang dibutuhkan setiap tahunnya lebih besar dibanding yang direkrut sesuai porsi dari Kementerian PAN-RB.
“Sebetulnya kita sudah bahas di tingkat pusat dengan Kepala BKN dan Kementerian Pan-RB, Pak Cahyo. Waktu itu juga sudah saya tanyakan, bagaimana caranya agar Kaltim mendapat prioritas terkait kesiapan pegawainya. Itu juga harus ditingkatkan menjadi pegawai yang siap menyangga Ibu kota karena boleh dikatakan kalau orang dari luar sulit untuk dipindahkan, pasti orang-orang lokal yang ditarik. Ini yang harus ditingkatkan. Itu harapan kita dan sudah disampaikan. Tapi ini tampaknya belum ada jalan keluar,” bebernya.
“Jangan sampai kebanyakan ASN dari pusat yang datang ke sini, sehingga ASN disini ini tidak mendapatkan porsi apa-apa. Seharusnya ASN di sini mendapatkan prioritas untuk masuk ke situ (IKN Nusantara, Red), karena dia yang lebih mengenal wilayahnya, baik IKN, penyangga IKN maupun Kaltim itu sendiri. Saya kira penguatan kualitas dan kapasitas ASN di Kaltim harus jadi prioritas. Berapapun permintaan Kaltim harusnya disiapkan, kalau bisa malah diperbanyak. Menteri PAN-RB yang bertanggungjawab untuk itu,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih