HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jon Kenedy mendorong pemerintah terus meningkatkan sumber daya manusia di daerah khususnya warga usia produktif agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Hal ini semakin penting menyusul ditetapkannya Kabupaten PPU sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Kata Jon, saat kawasan IKN dibangun, akan berdatangan masyarakat dari daerah se-Indonesia ke PPU. Hal ini bakal memicu persaingan kerja dan kompetisi yang ketat antara warga lokal dan dari luar daerah.
Jon mengaku telah bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dan membicarakan soal peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM masyarakat PPU guna menyambut IKN.
“Saya sudah ke kementrian membicarakan. Kementrian sudah menyambut baik dengan bahasa, bersedia membangunkan Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten kita,” ungkap Jon, Jumat, 17 Juli 2020.
Menurutnya, hal itu tetap harus melalui prosedur birokrasi, seperti pengajuan proposal dari pemerintah kabupaten ke Pemerintah Pusat.
Untuk itu, lanjut Jon, dia akan segera melakukan kordinasi dengan kepala daerah dan instansi terkait untuk mempersiapkan rencana pembangunan BLK. “Akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan juga bupati,” ucap politisi Demokrat ini.
Jon menilai PPU sudah membutuhkan BLK untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat usia produktif. Kehadiran BLK tentunya akan berefek pada berkurangnya angka pengangguran dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Selanjutnya, angka kemiskinan bisa tertekan.
Kesiapan PPU terkait persyaratan pembangunan BLK, dinilai Jon, sudah mampu dipenuhi Pemkab PPU. Seperti menyiapkan lahan.
“Tahun 2016 atau 2017 lalu sudah ada lahan yang disiapkan. Luasannya sekitar kurang lebih lima hektare,” pungkasnya.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) PPU, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2019 mencapai 6,26 persen. Angka ini melonjak jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 4,76 persen.
Adapun kegiatan ekonomi utama warga PPU didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang mencapai 48,26 persen. Disusul sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 18,02 persen.
Penulis: Teguh
