30.9 C
Samarinda
Thursday, May 13, 2021

Kejari PPU Eksekusi Kontraktor Pengadaan Ambulan di Dinas Kesehatan

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengeksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan menahan kontraktor pelaksana proyek pengadaan ambulan di Dinas Kesehatan PPU, berinisial NH, pada Selasa 1 September 2020.

Dijelaskan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PPU, Guntur Eka Permana, NH adalah satu terdakwa kasus korupsi pengadaan satu unit mobil ambulan di Dinas Kesehatan kabupaten setempat pada tahun 2010 lalu.

“NH dijemput di rumahnya dan ditahan dalam kasus korupsi pengadaan ambulan. Setelah dilakukan pemeriksaan cepat (rapid test) COVID-19, NH dititipkan di Rutan (rumah tahanan) Tanah Grogot, Kabupaten Paser,” ungkap Guntur.

Sebelum NH, kontraktor dari CV Rahmat Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan ambulan, Kejaksaan sudah menahan empat orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut.

Di antaranya, AA selaku Kepala Dinas Kesehatan dan pengguna anggaran, KA selaku Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan, serta dua Petugas Pemeriksa Barang, GM dan SK. Keempatnya telah menjalani masa tahanan.

“Pada kasus pengadaan ambulan Dinas Kesehatan tersebut ada empat berkas dengan lima tersangka, keempatnya sudah dieksekusi tahun 2015 lalu, sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Tipikor Samarinda,” ungkap Guntur.

Baca Juga  Pemprov Kaltim Belum Longgarkan Pembatasan Sosial saat Lebaran

Kasus tindak pidana korupsi itu terjadi pada tahun 2010 silam, dengan jumlah kerugian negara mencapai sekitar Rp400 juta atau “total cost” sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Modus kasus pengadaan satu unit ambulan di Dinas Kesehatan yakni, semua dokumen sudah ditandatangani lebih dahulu dan pembayaran  dilakukan 100 persen pada 2010, tetapi barangnya tidak ada.  Mobil ambulan baru tiba pada Maret 2011.

Baca Juga  Wagub Kaltim Pastikan Logistik Pilkada Selesai Sebelum Pencoblosan

“”NH telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda pada 2015, tapi NH mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” beber Guntur lagi.

Sesuai surat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1544K, kata Guntur, NH divonis satu tahun enam bulan penjara.

“Kami terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dan surat putusan kasasi diterima belum lama ini,” pungkasnya

NH terbukti bersalah dan melanggar pasal 9 junto pasal 18 menyangkut pemalsuan dokumen pada proyek pengadaan satu unit ambulan yang dilaksanakan pada 2010 tersebut.

Penulis: Teguh

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar