HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – 5 Pejabat otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru saja dilantik pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Namun, dilantiknya 5 pejabat otorita IKN tersebut dinilai belum mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini menjadi sorotan dari anggota Komisi III DPR Republik Indonesia (RI), Rudy Mas’ud. Ia menuturkan hal itu memang wewenang dari Pemerintah Pusat. Namun, harusnya Pemerintah pusat bisa melibatkan lebih banyak tokoh Kaltim menjadi pejabat Otorita IKN.
“Kita gak bisa masuk terlalu jauh di dalam itu. Tapi mestinya Pemerintah Pusat harus melihat kearifan lokal untuk dilibatkan dalam pembangunan IKN,” ungkap Rudy Mas’ud usai menghadiri acara HUT Partai Golkar ke-58 tahun di GOR Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda Utara, Minggu 16 Oktober 2022.
Selain itu, Harum, sapaan karibnya, mengaku belum mengetahui indikator representasi keterwakilan lokal dalam pandangan pusat.
“Karena memang harusnya Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim yang bisa menjelaskan kenapa hanya satu saja yang menjadi perwakilan Kaltim untuk pejabat otorita IKN,” jelas Harum.
Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut meminta kepada Pemerintah Pusat bisa memperhatikan potensi putra-putri daerah agar bisa mengetahui situasi di Kaltim.
“Biar pemerintah pusat harusnya mengetahui adat disini (Kaltim), kulturnya seperti apa, dan semuanya. Agar nantinya tidak ada miskomunikasi pembangunannya kedepannya,” pungkasnya.
Penulis: Riski
