src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Salah satu mahasiswa UNMUL, memberikan “kartu merah” kepada pemprov kaltim, mengkritisi terkait program gratispol. (foto: RRI/zul)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Diskusi K-SIM Unmul menjadi sorotan dalam forum strategis yang berlangsung di Universitas Mulawarman dengan dinamika kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dilansir dari RRI Samarinda, diskusi Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) yang digelar di Universitas Mulawarman tidak hanya berisi pemaparan program pemerintah, tetapi juga diwarnai kritik keras dari mahasiswa. Bahkan, sejumlah peserta melakukan aksi simbolis dengan mengangkat “kartu merah” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum optimal.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai catatan terkait implementasi program Gratispol. Kritik tidak hanya menyoroti sektor pendidikan, tetapi juga merambah isu lingkungan serta kebijakan publik lainnya yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
Aksi “kartu merah” itu menjadi simbol ketidakpuasan mahasiswa terhadap realisasi kebijakan pemerintah daerah. Mereka menilai pelaksanaan program masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah menerima kritik yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa, ini menjadi masukan penting bagi kami,” ujar Seno pada Selasa (31/3/2026).
Ia juga mengakui bahwa komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi terkait program-program yang dijalankan.
“Kami akui mungkin update dari pemerintah provinsi masih kurang, ini menjadi evaluasi bagi kami,” katanya.
Seno menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Ia menyebut masukan dari mahasiswa justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk terus berperan aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan publik agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
Diskusi K-SIM tersebut berlangsung dinamis dengan pertukaran pandangan dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun mahasiswa. Perbedaan perspektif yang muncul mencerminkan adanya ruang dialog terbuka dalam membahas implementasi kebijakan di Kalimantan Timur.