HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Mundurnya Kepala Otorita Ibukota Negara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe telah memicu berbagai spekulasi, salah satunya terkait lambatnya progres pembebasan lahan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, memberikan saran untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara OIKN dengan DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten, khususnya Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Saya sarankan ada MoU (Memorandum of Understanding) antara OIKN dengan DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD dua kabupaten, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara,” ujar Sarkowi.
Pendekatan Emosional Krusial
Sarkowi menjelaskan bahwa hambatan dalam pembebasan 2.086 hektare lahan karena belum menemukan titik temu dengan masyarakat memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang relatif dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, seperti para wakil rakyat.
“Siapa itu? Ya, para wakil rakyat. Ada 25 orang wakil rakyat di DPRD PPU ditambah lagi anggota DPRD Kutai Kartanegara dari daerah pemilihan yang wilayahnya masuk IKN. Juga anggota DPRD Provinsi yang daerah pemilihannya PPU dan Paser,” ungkap Sarkowi, yang juga merupakan akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda ini.
Menurut Sarkowi, hubungan emosional antara masyarakat dan para wakil rakyat akan memudahkan komunikasi yang menghasilkan win-win solution. Masyarakat akan merasa lebih tenang jika wakil mereka terlibat dalam proses advokasi, dan OIKN perlu terbuka dalam merumuskan solusi bersama para wakil rakyat untuk percepatan pembebasan lahan.
“Sekarang ini yang muncul isunya pembebasan lahan masih belum dengan pendekatan yang baik ke masyarakat. Karena yang muncul melulu surat menyurat pemberitahuan dan peringatan. Kalau ditambah keterlibatan para wakil rakyat, akan lebih efektif,” harap anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.
Penunjukan Plt Kepala IKN Basuki Hadimuljono dan Wakilnya Raja Juli, yang dikenal pekerja keras, dianggap sebagai langkah positif. Namun, Sarkowi menekankan bahwa tanpa modifikasi model pendekatan ke masyarakat, hasilnya mungkin kurang optimal. Wakil rakyat perlu mendampingi dalam berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan pembebasan lahan.
“Misal ada tawaran ganti rugi tanam tumbuh atau ada opsi relokasi atau bahkan tawaran opsi gantung untung. Semua itu perlu pendekatan ke masyarakat. Penting libatkan wakil rakyat yang sudah masyarakat pilih saat Pemilu,” tambah Sarkowi.
Dengan sinergi yang baik antara OIKN dan DPRD, diharapkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan lancar, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada. (zayn)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
