23.6 C
Samarinda
Jumat, Agustus 6, 2021

Edi Damansyah Tidak Melanggar? Castro: KPU Kukar yang Membangkang atau Bawaslu Tak Cermat

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengajar Ilmu Hukum dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai keputusan KPU Kutai Kartanegara yang menyebut tidak menemukan pelanggaran administratif oleh calon Bupati petahana Edi Damansyah berimplikasi terhadap kredibilitas Bawaslu RI.

“Implikasinya, kredibilitas Bawaslu RI sebagai wasit menjadi taruhannya. Publik akan menilai, jangan-jangan rekomendasi Bawaslu memang diputuskan tanpa dasar yang cukup dan memadai,” kata Castro, sapaan akrab Herdiansyah.

Namun, kata dia, dalam kasus ini, KPU terkesan mengambil alih peran Bawaslu dalam menilai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

“Tapi, KPU juga seolah tidak mengakui eksistensi Bawaslu secara kelembagaan. Padahal kewenangan Bawaslu adalah atribusi langsung undang-undang. Karena itu, rekomendasi sebagai bentuk pengejawantahan kewenangan, seharusnya ditaati semua pihak,” ujar Castro.

Dia juga mempertanyakan bagaimana Bawaslu RI menanggapi sikap KPU yang mengabaikan rekomendasinya. “Selama ini, Bawaslu juga terkesan diam, padahal mereka adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Harusnya Bawaslu bersikap,” tukasnya.

Menurut Castro, tindak lanjut dugaan pelanggaran Edi Damansyah oleh KPU Kukar memang menjadi upaya menegakkan aturan untuk menjaga kualitas demokrasi dalam momentum Pilkada ini.

“Publik tinggal memberikan penilaian untuk dua hal, KPU yang melakukan pembangkangan terhadap hukum karena menolak menjalankan rekomendasi Bawaslu sebagaimana perintah undang-undang atau justru Bawaslu yang memang tidak bekerja dengan cermat dan hati-hati dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan,” kata Castro.

Diketahui, KPU Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI soal pembatalan calon Bupati Petahana di Pilkada serentak 2020, Edi Damansyah.

Sikap KPU Kukar berbeda dengan rekomendasi tersebut dengan menyatakan Edi Damansyah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan begitu, rekomendasi Bawaslu RI terkait pendiskualifikasian Edi Damansyah di Pilkada Kukar 2020 tidak bisa dijalankan.

“Berdasarkan data dan fakta di lapangan, maka Cabup Edi Damansyah tidak terbukti lakukan pelanggaran administrasi pemilihan,” ucap Komisioner KPU Kukar Divisi Teknis Nofand Surya Gafilah, saat jumpa pers pada Selasa 24 November 2020.

Nofand memaparkan, pencarian data dan fakta di lapangan sudah sesuai tahapan. Pihaknya sudah dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang menjadi saksi, seperti Kecamatan, Kepala Disdukcapil Kukar, RT selaku penerima program satu RT satu Laptop, Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar. Termasuk terlapor sendiri, Edi Damansyah, sudah dimintai keterangan.

“Apa yang sudah kita lakukan sudah objektif, sesuai intruksi KPU RI. Jika ada yang keberatan dengan yang diputuskan KPU Kukar, maka silahkan ajukan ke proses gugatan hukum, kami siap saja,” ucap Nofand.

Keputusan KPU Kukar ini, terang Nofand, akan disampaikan ke KPU RI dan juga ke Bawaslu RI selaku lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pembatalan Cabup di Pilkada Kukar 2020.

Penulis: Amin

Editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar