DPRD Kukar Panggil Pemkab dan Kontrator Bahas Utang Proyek
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Sumber : Andri/Headlinekaltim) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pada pengujung tahun 2025, DPRD Kukar merencanakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi pembayaran utang Pemkab Kukar kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan 100 persen.
”RDP pada Rabu 31 Desember nanti, saya yang pimpin langsung,” sebut Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, Senin 29 Desember 2025.
Yani menambahkan, dia mendapatkan informasi bahwa para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan tapi hingga saat ini belum dibayarkan ingin melakukan aksi demontrasi. ”Akhirnya, kami sarankan RDP saja, kita carikan solusi bersama,” jelasnya.
Dalam RDP nanti, sebut Yani, beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan permasalahan yang dialami kontraktor akan dipanggil. Seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Disdikbud, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dishub, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Camat se-Kukar. ”Kita undang juga Sekda Kukar Sunggono dan Pimpinan Bankaltimtara,” ucapnya.
Masalah utamanya masih sama. Keterlambatan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyebabkan kas daerah kosong. Jadi, Pemkab tidak bisa melakukan pembayaran. ”TKD itu hak daerah, pusat wajib mentransfernya demi pembangunan yang sudah direncanakan. Kita berharap dalam dua hari ada transfer dari pusat,” pungkasnya.
Ketua Forum Kontraktor Kukar (FKK), Andi Husri Makkasau mengaku mengusulkan RDP guna mencari solusi terbaik karena permasalahan tersebut kerap terjadi tiap tahun. Para kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan di triwulan III tahun 2025. ”Permasalahannya, pekerja dan sub distributor material menagih juga pembayaran ke kami,” keluhnya.(Andri)
Related posts
Terbaru
