src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> DPRD Kukar Bahas Raperda Urusan Perhubungan Darat, Bajaj dan Alur Sungai Mahakam Disorot

DPRD Kukar Bahas Raperda Urusan Perhubungan Darat, Bajaj dan Alur Sungai Mahakam Disorot

waktu baca 2 menit
Senin, 9 Nov 2026 15:53 56 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG– DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan urusan perhubungan darat.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPRD Kukar dan dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kukar, serta sejumlah instansi lain.

Rapat dipimpin Ketua Panja Raperda, Erwin, dari Fraksi Golkar. Ia mengatakan, rapat tersebut bertujuan menyinkronkan isi perda dengan instansi terkait agar pelaksanaannya selaras.

“Rapat ini berkaitan dengan upaya sinkronisasi agar perda bisa selaras dengan instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan perda,” kata Erwin.

Erwin mencontohkan angkutan bermotor roda tiga bajaj yang hingga kini belum diatur regulasi daerah. Selain itu, menurut dia, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) juga perlu dilibatkan terkait kewenangan vertikal di alur Sungai Mahakam. “Penyusunan perda urusan penyelenggaraan perhubungan darat bukan hanya sekadar seremonial,” ujarnya.

Sekretaris Dishub Kukar Yudi Apriantara menilai perda tersebut sangat strategis karena Kukar telah ditetapkan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait bajaj, kata Yudi, kajian internal dinasnya menyebutkan bahwa kewenangannya berada di pemerintah pusat. Hal yang sama berlaku untuk angkutan darat berbasis daring (online). “Angkutan darat berbasis online, kewenangannya ada di pusat,” jelasnya.

Kewenangan atas alur Sungai Mahakam juga berada di pemerintah pusat karena sejak dulu dikendalikan KSOP Samarinda, lanjut Yudi. Meski demikian, ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar perlu mengawasi pelaksanaan penggolongan jembatan. Dishub juga perlu bekerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan dalam menjalankan perda urusan darat.

“Kami sudah mempersiapkan aturan-aturan untuk melengkapi dan akan dituangkan di dalam Raperda urusan perhubungan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak,” pungkasnya. (Andri/Advertorial)

LAINNYA
x