HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim menyoroti tentang distribusi vaksin, penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit, distribusi bantuan sosial hingga penggunaan pendanaan recofusing COVID-19.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Bagus Susetyo mengatakan keprihatinannya atas banyaknya distribusi vaksinasi COVID-19 di Kaltim yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta, termasuk pembagian sembako bagi warga yang terdampak COVID-19. Sementara Pemprov maupun Pemkot dan Pemkab hanya menjadi “penonton”.
“Saya miris terkait penanganan COVID-19. Banyak hal keberadaan pemerintah dikaburkan dengan fungsi TNI-Polri, mereka melakukan rutinitas vaksin, pembagian sembako dan bantuan masyarakat,” katanya pada sidang Paripurna DPRD Kaltim ke-21 yang dilaksanakan secara virtual, Senin kemarin.
“Kami tidak lihat ada informasi apakah Satgas, Pemprov dan kabupaten/kota melakukan penambahan vaksin. Karena kita tahu vaksin belum terdistribusi ke Kaltim, tapi di satu sisi, TNI-Polri dengan bangganya bisa melakukan itu, walaupun arahnya ke masyarakat juga. Ini jadi evaluasi kita untuk lakukan koordinasi ke pihak terkait di pemerintahan dan gubernur,” ujar Bagus lagi.
Bagus yang juga duduk sebagai Anggota Komisi IV ini juga menyoroti tentang minimnya informasi yang disampaikan pemeirntah daerah terkait kondisi terbaru rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19.
Hal lain yang dia pertanyakan adalah terkait dengan recofusing anggaran penanganan COVID-19 yang juga hingga saat ini belum dapat dilaporkan pemerintah provinsi.
“Sejauh mana direalisasikan? Karena kabupaten/kota semua teriak, sementara anggaran provinsi cukup longgar. Komunikasi harus terbuka dan disampaikan pada anggota DPRD. Apakah gubernur masih menganggap kita mitra kerja atau mereka yang akan bekerja sendiri?, ” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, dirinya telah mengikuti rapat koordinasi bersama dengan pemerintah pusat dan gubernur Kaltim, membahas mengenai kondisi yang terjadi saat ini di Kaltim. Mulai dari vaksin yang diterima hingga distribusi vaksin hingga ke level bawah.
“Kondisi di lapangan juga saya sampaikan pada pak Gubernur, karena jumlah vaksin yang diterima kurang. Kemudian yang dilakukan TNI tetap jalan. Saya juga sampaikan, pak Gubernur, Bupati dan Wali Kota supaya ditekankan pada yang di bawah, seperti camat dan sebagainya. Karena saya temukan di beberapa daerah ada masalah. Dan soal vaksin memang belum ada keseimbangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyebut, tingkat okupansi rata-rata di Kaltim masih 80 hingga 90 persen, sehingga Kaltim masih masuk rangking 5 tertinggi nasional COVID-19.
Selain itu kata dia, masalah PPKM level 4 yang berkaitan dengan bantuan sosial, Dinas Sosial Kaltim telah mendirikan posko dapur umum untuk membantu masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) dalam hal penyediaan makanannya.
Walaupun diakui, belum semua masyarakat yang melakukan Isoman dapat dicover. Namun kata dia, banyak pihak swasta yang juga turut berperan membantu pemerintah melakukan aksi sosial.
Terkait dengan vaksin COVID-19, kata dia, masalahnya tidak hanya ada di tingkat provinsi tetapi ada mekanisme dan pengaturan distribusi vaksin yang dikelola pemerintah pusat yang rumit.
“WHO juga memberikan sorotan mengenai ini. Sehingga distribusi vaksin kepada pemerintah daerah jadi persoalan, terutama area di luar pulau Jawa Bali, ” ujarnya.
Politisi dari PPP ini mengatakan, dari hasil pertemuan Komisi yang dipimpinnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim beberapa hari lalu, Diknas mengeluhkan asumsi yang berkembang bahwa besaran vaksin yang diterima tergantung dari kekuatan lobi pemerintah daerah.
“Kami dari masing-masing Fraksi di Komisi IV telah melakukan koordinasi supaya persoalan vaksin di Kaltim mendapat perhatian. Masa masuk 5 nasional, tapi tidak mendapat perhatian lebih. Dan lebih miris lagi, banyak organisasi di luar pemerintah daerah justru melaksanakan vaksin, meskipun mengatasnamakan rakyat. Kalau cara itu dilakukan, sama saja menyandera pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Kita harus sama-sama teriak ke pemerintah pusat, jangan seperti ini cara distribusinya, ” katanya.
Rusman Yaqub juga menyoroti vaksinasi yang dilakukan oleh organisasi BUMN dan pihak swasta, dia menilai, harusnya swasta menjadi supporting pemerintah daerah. Bukan justru membuat pemerintah daerah menjadi penonton.
“Yang kita lihat, selama ini praktiknya soal vaksin, pemerintah daerah jadi penonton oleh organisasi lembaga, meskipun untuk rakyat juga. Tapi wibawa pemerintah rontok, karena ketika masyarakat di pelosok datang ke puskesmas, yang didapati jawaban tidak adanya stok vaksin. Kasihan puskesmas jadi bamper. Ini yang kita sesali, mekanisme distribusi vaksin itu, ” katanya.
“Saya dapat informasi bahwa 2 minggu ini ada tambahan pengiriman vaksin tapi tidak bisa serta merta bisa didistribusikan ke daerah, karena masih harus melalui tahapan lagi, ” tutupnya.
Penulis : Ningsih
