HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Data 9.032 warga di Samarinda masuk dalam kategori miskin ekstrim mendapat perhatian serius anggota DPRD Kota Samarinda.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Samarinda Asfihani membeberkan bahwa dari 44.524 warga miskin di Samarinda, 9.032 warga diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Dikatakannya data tersebut diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Rusdi mempertanyakan mengenai data tersebut.
Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama OPD terkait harus turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang sebenarnya di lapangan.
“Itu juga yang kami pertanyakan dengan Dinas Sosial, apakah data itu memang sebanyak itu? Kita harapkan Pemkot dan Dinas Sosial bersama instansi terkait turun ke lapangan, lakukan validasi data di lapangan, diverifikasi kembali. Karena jumlah 9.000 itu banyak sekali, ” katanya ditemui usai memimpin rapat hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti justru tak yakin data jumlah kemiskinan ekstrem di Samarinda tersebut.
“Saya malah tidak percaya datanya. Waktu Rakor Pak Wali Kota bersama BPS beberapa waktu lalu terkait penurunan angka kemiskinan nasional, datanya katanya hanya 8.000. Tapi kemarin dari pak Asfihani (Kepala Dinas Sosial, red) berbeda. Saya berharap itu tidak betul, karena kata Pak Asfihani ini masih berlangsung pendataan. Pemerintah provinsi dan Pemkot berupaya supaya menekan angka kemiskinan, ” katanya.
Puji juga mempertanyakan mengenai besaran APBD Kota Samarinda tahun 2023 yang dialokasikan untuk program penurunan angka kemiskinan di Samarinda.
“Pertanyaan kami, dari APBD 2023 berapa besar persentasenya Pemkot pro untuk penurunan angka kemiskinan? Karena selama ini kalau saya di rapat-rapat selalu saya tekankan untuk menyeimbangkan pembangunan manusia dengan infrastruktur,” katanya.
“Tapi memang dari Musrenbang saja, semua pembangunan hampir 80 persen dari infrastruktur dan 10 program pemerintah condongnya ke sana, sisanya untuk pemberdayaan manusia, ” katanya lagi.
Puji mengingatkan, pengentasan kemiskinan di Samarinda adalah kerja bersama sehingga sinergi masing-masing pihak sangat diperlukan.
“Ini tidak hanya pemerintah yang bertugas untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi juga stakeholder lainnya dan masyarakat juga. Karena bicara kemiskinan banyak indikatornya, ” ujarnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyebut, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Samarinda. Yakni dampak dari pandemi COVID-19 dan angka pengangguran.
“Bicara soal kemiskinan di Samarinda tidak terlepas dari efek pandemi. Selain itu pekerjaan yang tidak memadai, tingkat pengangguran tinggi. Ini diantara sebabnya, ” sebutnya.
Dikatakannya, Pemkot Samarinda sendiri setiap tahunnya melakukan upaya menekan angka kemiskinan di Samarinda dengan berbagai program.
“Sudah banyak upaya yang dilakukan, kita berharap angka kemiskinan akan semakin berkurang, ” imbuhnya.
Penulis : Ningsih
