Bima Arya Tegur Gubernur Kaltim yang Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Ingatkan Efisiensi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto saat diwawancara di FISIP Universitas Jember, Jum’at (13/2/2026).(KOMPAS.com/Mega Silvia)
Sumber: HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Polemik pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim mencuat setelah Wakil Menteri Dalam Negeri menegur Gubernur Kalimantan Timur terkait belanja kendaraan dinas bernilai tinggi. Sorotan publik menguat karena kebijakan efisiensi anggaran sedang digencarkan di banyak daerah.
Dilansir dari Kompas.com, Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar pembelian kendaraan dinas dilakukan secara wajar dan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, selain patuh regulasi, kepala daerah juga perlu mempertimbangkan asas kelayakan dalam belanja publik, terlebih saat efisiensi diberlakukan. Dalam konteks mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim, ukuran kewajaran menjadi perhatian utama.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menekankan seluruh belanja barang dan jasa kepala daerah memiliki aturan teknis, mulai dari spesifikasi hingga kapasitas mesin. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kepatuhan regulasi belum cukup jika tidak dibarengi pertimbangan kelayakan. Artinya, pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim tetap harus diuji urgensinya bagi operasional pemerintahan daerah.
Ia juga mengungkap telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud. Dalam penjelasan tersebut, gubernur menyampaikan selama ini masih menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan dinas di daerah. Meski demikian, Bima Arya mengingatkan bila memang ada kebutuhan kendaraan dinas, sebaiknya dipilih yang sewajarnya. Prinsip ini, menurutnya, relevan untuk meredam polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim menyatakan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk operasional harian di wilayah. Aktivitasnya masih ditopang kendaraan pribadi yang kondisinya disebut tidak lagi prima. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan soal mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy.
Rudy juga menanggapi riuh polemik dengan nada santai, seraya mengingatkan suasana Ramadan agar publik tidak terjebak pada perbincangan negatif. Namun, ia menjelaskan kendaraan dinas yang dimaksud sebenarnya sudah tersedia dan ditempatkan di Jakarta untuk agenda kepala daerah berskala nasional maupun internasional. Penjelasan ini menjadi bagian dari konteks penggunaan mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.
Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara meningkatkan intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara. Dalam situasi representatif tersebut, fasilitas dinas dinilai perlu mencerminkan citra daerah. Argumen ini dikemukakan untuk menjelaskan rasionalitas mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.
Ia menilai kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif. Bagi Rudy, menjaga marwah daerah menjadi pertimbangan. Meski begitu, publik tetap menyoroti kelayakan anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim di tengah tuntutan efisiensi.
Polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim pun menjadi pengingat pentingnya transparansi dan kepekaan fiskal pejabat publik. Di tengah kebutuhan representasi daerah, uji kewajaran belanja mobil dinas Rp 8,5 miliar Kaltim tetap krusial agar kebijakan anggaran selaras dengan rasa keadilan publik.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Related posts
Terbaru
