src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kukar.(foto: Andri) HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Sebanyak 19 desa di Kutai Kertanegara masuk kategori rawan pangan. Pemkab Kukar berupaya agar status belasan desa tersebut meningkat menjadi desa mandiri pangan.
“Tahun 2021 ada 20 desa yang rawan pangan, sedangkan di tahun 2022 kita berhasil naikkan satu desa menjadi mandiri pangan. Tahun ini, 19 desa rawan pangan tersebut akan kita tangani,” sebut Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Wiyono, saat gelar temu forum perangkat daerah, Selasa 21 Maret 2023 di Hotel Grand Fatma Tenggarong.
Wiyono mengatakan, penyebab desa tersebut rawan pangan salah satunya karena desa tersebut tidak miliki areal persawahan. Ini indikator yang dipakai Pemerintah Pusat.
“Seperti Desa Sepatin Anggana dan Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis. Secara geografis bukan areal persawahan, jadi sampai kapanpun kedua desa tersebut tetap masuk rawan pangan,” sebutnya.
Yang paling penting adalah membenahi akses distribusi pangan ke beberapa desa sehingga pangan tersedia dan mudah didapatkan.
“Ada desa yang sulit diakses menuju ke sana sehingga mengantar bahan pangan ke situ sangat sulit, seperti Desa Muara Enggelam,” ucap mantan Kadisdikbud Kukar ini.
Solusi dalam penanganan desa rawan pangan, sebut Wiyono, harus dilakukan oleh lintas OPD. Contoh, akses jalan yang tidak ada harus libatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sedangkan pemerataan akses toko dan warung harus libatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar.
“Target kami tidak ada lagi desa rawan pangan di Kukar. Selama ini, kita hanya menetapkan saja desa rawan pangan, tapi belum ditangani secara bersama,” jelasnya.
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kukar, Syaiful Bahri memastikan, rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kukar dengan melibatkan lintas OPD sangat penting.
Penanganan desa rawan pangan akan dilaporkan ke Pemprov Kaltim.
“Berdasarkan penilaian pusat, masih ada desa yang rawan pangan di Kukar. Namun penilaian Pemprov tidak ada masuk kategori rawan pangan di Kukar, akan tetapi tetap harus kita carikan solusinya,” jelasnya.(**)
Penulis: Andri