25 C
Samarinda
Wednesday, February 12, 2025
Headline Kaltim

Bawaslu Berau Sosialisasi IKP Cegah Potensi Pelanggaran Pilkada 2024

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bawaslu Kabupaten Berau menggelar sosialisasi pengawasan pemilu konsolidasi data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 pada Senin, 15 Juli 2024.

Ketua Bawaslu Berau Ira Kencana menyampaikan pemetaan IKP ini merupakan persiapan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Berau 2024.

“Kita bisa sedini mungkin mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau yang melanggar hukum,” jelasnya di Ballroom Hotel Bumi Segah.

Dikatakannya, pemetaan IKP ini dilakukan oleh  Bawaslu RI sampai Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota menghadapi Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024.

“Pemetaan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah antisipasi agar potensi pelanggaran Pilkada nanti dapat dihindari. Pemetaan ini juga berdasarkan pengalaman yang terjadi pada Pemilu 2024 ataupun Pilkada 2020 yang lalu,” ungkapnya.

Menurutnya, pada Pilkada tahun 2020 lalu, jamak terjadi politik uang di masa tenang.
“Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemberi dan penerima terjerat hukum bila terbukti,” ucapnya.

Pada pilkada lima tahun silam tersebut,beberapa laporan dari masyarakat ke Bawaslu Berau terkait money politic sampai diproses hukum. “Artinya terbukti. Hati-hati terkait ini, pemberi dan penerima terjerat hukum bila terbukti,” ujarnya.

Dalam pemetaan IKP, pihaknya mengundang organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lurah, camat yang wilayahnya masuk dalam pemetaan IKP. “Kami mengundang mereka sebagai pengawas partisipatif agar perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum bisa kita cegah sedini mungkin dan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan aturan,” terangnya.

Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Yulia Parlina, memaparkan IKP merupakan instrument deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada.

“Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu dapat diantisipasi, diminimalkan dan dicegah,” jelasnya.

Menurutnya, penting bagi setiap daerah melakukan diseminasi yang melibatkan para pemangku kebijakan untuk menyusun rencana kerja pengembangan baseline IKP untuk masing- masing daerah. “Karena hal ini sebagai langka antisipasi potensi kerawanan yang muncul,” tuturnya.

Narasumber Ismit Thalib, mengatakan pemetaan IKP ini bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan di Provinsi Kaltim dan 10 kabupaten/kota se Kaltim, melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilihan di Kaltim. “Dan menjadi basis pencegahan serta pengawasan terhadap pemilihan di Kaltim,” pungkasnya. (Riska)

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers Sertifikat Nomor 1321/DP-Verifikasi/K/XI/2024

Populer Minggu Ini

Presiden Prabowo Tegaskan Akan Ganti Menteri yang Tidak Fokus Kerja untuk Rakyat

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya...

Dekranasda Promosikan Produk Berau pada INACRAFT 2025

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten...

Raih Juara I Desain Grafis Tingkat Provinsi, Ini Sosok Fiqhi Orisa Salah Satu Pemuda Kreatif Samarinda 2024

PEMUDA jangan malas. Hal inilah yang ingin disampaikan Fiqhi...

Kerugian Kebakaran Hutan di Los Angeles Capai Rp2.679 Triliun, UCLA: Dampaknya Bisa Terus Merugikan Ekonomi

HEADLINEKALTIM.CO - Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles baru-baru...

Melihat dari Dekat Long Beliu, Kampung Ekowisata Berbasis Kerajinan Rotan

MASYARAKAT di Kampung Long Beliu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau...

Tag Populer

Terbaru