src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Bappeda: Angka Pengangguran Kaltim Masih di Atas Nasional

Bappeda: Angka Pengangguran Kaltim Masih di Atas Nasional

2 minutes reading
Friday, 10 Apr 2026 10:44 14 gleadis

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Bappeda Kaltim menjadi sorotan di tengah meningkatnya jumlah usia produktif. Kondisi ini membuka peluang besar, namun juga berpotensi menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Dilansir dari RRI, Kalimantan Timur saat ini tengah memasuki fase bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif yang terus meningkat. Situasi ini dinilai sebagai momentum penting untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Kepala Bidang P2EPD Bappeda Kaltim, Alfino Rinaldi Arief, mengungkapkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di daerah tersebut mengalami penurunan. Hal ini menandakan semakin tingginya jumlah penduduk usia kerja yang berpotensi meningkatkan produktivitas.

“Artinya produktivitas penduduk di Kalimantan Timur semakin tinggi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Daerah BKKBN Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (8/4/2026).

Meski demikian, ia menyoroti adanya ketimpangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan pendidikan yang belum terserap secara optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur masih berada di atas rata-rata nasional. Pada 2025, angka pengangguran tercatat mencapai 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di kisaran 4,85 persen.

Menurut Alfino, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa penciptaan lapangan kerja di Kaltim belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan dorongan investasi serta penguatan sektor usaha agar mampu menyerap tenaga kerja produktif secara lebih luas.

Ia juga mengingatkan bahwa puncak bonus demografi diprediksi terjadi pada 2030. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, lonjakan jumlah penduduk usia produktif justru dapat meningkatkan angka pengangguran dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui Rapat Koordinasi Daerah tersebut, pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kependudukan. Perencanaan yang selaras dengan strategi ekonomi dinilai menjadi kunci agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.

banner pemkab berau baru
LAINNYA
x