24.9 C
Samarinda
Friday, January 21, 2022

APBD PPU Belum Juga Final, DPRD Sayangkan TAPD Rapat Tak Bawa Bahan Penjabaran

HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Batas waktu Pengesahan APBD 2022 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 30 November semakin mepet. Tetapi pembahasan APBD di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga rampung, dan terancam molor dari waktu yang ditentukan.

Karena, hingga 29 November belum terjadi fiksasi APBD. Meskipun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU telah mengagendakan pembahasan penjabaran APBD di Ruang Rapat Lantai III DPRD PPU pada Senin (29/11/2021), terpaksa dihentikan.

Dikatakan Anggota Banggar DPRD PPU Thohiron saat ditemui wartawan, jika Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi baru saja membuka rapat tersebut beberapa menit kemudian rapat terpaksa ditutup.

Karena Plt Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU Muliadi tidak membawa bahan penjabaran APBD yang akan dibahas bersama Banggar.

“Sebelumnya sudah disepakati rapat hari Senin ini jam 10 pagi. Tetapi, TAPD meminta diundur sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 yang hadir Plt Sekda, Asisten 1 dan Asisten II, kalau Kepala Bapelitbang minta izin pulang. Itupun TAPD tidak membawa bahan yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas, kalau Plt Sekda tidak membawa bahan penjabaran APBD, jadi rapat yang dihadiri seluruh anggota Banggar terpaksa ditutup,” terang Tohiron, Senin 29 November 2021.

Anggota Banggar dinyatakan Tohiron, sangat menyayangkan TAPD yang menghadari rapat tetapi tidak membawa bahan penjabaran APBD yang akan dibahas. Kejadian semacam itu, baru kali ini terjadi di PPU.

“Kami juga tidak tahu kenapa TAPD tidak membawa draf penjabaran APBD yang mau dibahas. Tanyakan sendiri kepada ketua TAPD,” ungkapnya

Thohiron pun memastikan, jika pembahasan APBD tidak selesai sampai batas waktu yang ditentukan Kemendagri. Sehingga berakibat pada anggota DPRD dan kepala daerah terancam tidak terima gaji selama enam bulan.

“pembahasannya masih panjang, belum habis. Tetapi batas sampai 30 November, itu sulit terkejar. Kalau pun ada sanksi tidak terima gaji, itu risiko. Tetapi, DPRD telah berupaya untuk menyelesaikan pembahasan APBD, tetapi TAPD tidak menyiapkan bahannya,” ujarnya.

Thohiron mengungkapkan, pada paripurna penyampaian nota penjelasan APBD 2022 disepak atau besarannya Rp1,16 triliun. Setelah besaran rencana pendapatan dan belanja ditetapkan Rp1,16 triliun kemudian masuk agenda pembahasan penjabaran APBD.

“Anggaran Rp1,16 triliun itu digunakan untuk apa saja, itu dibahas di agenda penjabaran APBD,” tandasnya.

Komentar

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU