24.4 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Tempuh Jalur Hukum, DPD Golkar Kaltim Sikapi Perusakan Atribut Golkar di Berau

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – DPD Partai Golkar Kaltim mengambil langkah hukum melaporkan kejadian perusakan dan pembakaran baliho milik partai Golkar, serta penyegelan kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Berau.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh keputusan DPP Partai Golkar mengganti Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Berau terjadi Jumat 25 Juni 2021 silam.

Aksi unjuk rasa tersebut dinilai DPD Partai Golkar Kaltim dapat mencemarkan nama baik, sekaligus penghinaan terhadap lambang partai Golkar.

Dalam siaran persnya, Sekjen DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin mengatakan pihaknya melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh DPD Partai Golkar Kaltim sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau pada tanggal 26 Juni 2021.

“Setelah laporan tertulis dengan tindak pidana tersebut dimasukkan ke Polres Berau, DPD Partai Golkar Kaltim kemudian menerima kabar bahwa DPD Partai Golkar Berau telah menerbitkan berita acara pertemuan antara DPD Partai Golkar Berau dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa,” katanya.

Muhammad Husni Fahruddin mengatakan, partai Golkar adalah sebuah partai yang sangat demokratis, menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dan menghargai aksi-aksi unjuk rasa dalam menyuarakan tuntutan. Namun aksi-aksi yang dilakukan secara berkarakter, konstruktif, solusional, dengan tidak melanggar hukum.

Terkait pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menerangkan, bahwa hal itu berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2010.

Peraturan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kaltim dan aturan internal partai Golkar menyatakan bahwa pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Kaltim adalah hak preogratif partai Golkar sebagai pemenang Pileg tahun 2019 di provinsi Kaltim.

Selanjutnya, partai Golkar Kaltim bersama dengan fraksi Golkar DPRD Kaltim telah menjalankan mekanisme aturan internal partai Golkar, terkait penggantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

“Tentu saja aturan itu sudah memenuhi kreteria dan indikator seseorang dapat digantikan penugasannya dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Dalam hal ini jabatan Ketua DPRD Kaltim, namun bukan pemberhentian sebagai anggota DPRD,” kata Ayub sapaan akrab Muhammad Husni Fahruddin.

Mekanisme aturan internal Partai Golkar mengganti Ketua DPRD Kaltim, dikatakan Ayub, sudah memenuhi data dan fakta pembuktian urgensi pergantian.

“Rapat-rapat terkait pergantian, usulan lebih dari satu nama calon pengganti, evaluasi, matrikulasi skorsing atau pembobotan, kemudian dilakukan evaluasi oleh DPP yang kemudian disetujui satu nama yang memiliki skor terbaik. Penggantian Ketua DPRD tentu memenuhi rasa keadilan dan tidak ada unsur pendzoliman, tidak ada nepotisme karena diusulkan secara demokratis. Ini murni unsur kearifan dan produktivitas partai Golkar Kaltim,” kata Ayub lagi.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU