HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya untuk memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak didik, khususnya yang berada di wilayah terpencil, dengan anggaran awal sebesar Rp10 ribu per siswa. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya dimulai, evaluasi terus dilakukan guna mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah, dalam wawancaranya dengan RRI pada Kamis (23/1/2025), mengungkapkan bahwa anggaran awal sebesar Rp10 ribu per siswa masih memerlukan penyesuaian. Hal ini terutama terlihat di daerah-daerah pelosok seperti Mahakam Ulu (Mahulu), di mana harga bahan pangan jauh lebih tinggi akibat biaya logistik yang mahal.
“Di Samarinda, Rp10 ribu bisa membeli satu telur, sementara di Mahulu, hanya setengah telur. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya subsidi tambahan,” jelas Irhamsyah, yang menekankan pentingnya dukungan anggaran lebih untuk daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Selain masalah harga pangan, Irhamsyah juga mencatat adanya kebutuhan untuk menyediakan makanan yang sesuai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti anak-anak di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memerlukan susu nabati. Tantangan ini semakin memperjelas bahwa penyesuaian program menjadi langkah krusial untuk menjangkau seluruh anak di Kalimantan Timur secara adil dan merata.
Tak hanya itu, Disdikbud Kaltim juga tengah mempertimbangkan desain kemasan makanan yang lebih ramah anak, agar anak-anak bisa lebih mudah mengonsumsinya, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan setelah pemberian makanan. Aspek kebersihan dan efisiensi distribusi menjadi perhatian utama, mengingat keberhasilan program ini sangat tergantung pada proses yang tepat.
Untuk mengatasi masalah tingginya biaya logistik di daerah terpencil, Disdikbud Kaltim berencana bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pendistribusian bahan pangan. Selain itu, pendirian dapur umum di wilayah setempat juga akan dilakukan guna menekan biaya distribusi. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat distribusi dan mengurangi ketergantungan pada transportasi yang mahal. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah tersebut juga dipandang sebagai salah satu solusi untuk mendukung keberlanjutan program.
Irhamsyah menambahkan bahwa simulasi pelaksanaan program sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti Samarinda, Kutai Barat, dan Mahulu. Evaluasi sementara menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan oleh pusat sebesar Rp10 ribu per siswa perlu dilengkapi dengan subsidi dari pemerintah daerah untuk mencapai angka kecukupan gizi yang tepat.
“Kami berharap, meski masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, persiapan yang matang ini dapat memastikan kelancaran dan keberhasilan program MBG, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” ujar Irhamsyah, mengakhiri wawancara.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim