src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta untuk memperhatikan zona blank spot di daerah pinggiran. Hal ini agar, para siswa yang harus kembali belajar daring, tak alami kendala.
Siswa terpaksa belajar daring setelah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sedianya dilaksanakan 12 Juli 2021 ditunda dengan ditetapkannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Walikota Andi Harun.
Anggota komisi 4 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota terkait fasilitas pembelajaran daring yang akan dilakukan.
“Kita sudah minta kepastian kepada pihak terkait (Disdik Samarinda,red) masalah fasilitas daring untuk para siswa, seperti kuota untuk melakukan pembelajaran daring,” ungkap Deni saat dikonfirmasi awak media. Jum’at 9 Juli 2021.
Fasilitas pembelajaran daring seperti sinyal dan kuota menjadi kebutuhan sangat penting yang wajib diperhatikan pemerintah, agar siswa-siswa tak alami kesulitan.
Deni mengatakan bahwa di daerah yang ditinggali siswa juga harus dipastikan apakah bisa melakukan belajar daring. Pasalnya masih banyak daerah-daerah pinggiran di Samarinda yang masih blank spot.
Kendati demikian politisi dari Fraksi Gerindra tersebut menghimbau agar pihak dinas pendidikan kota Samarinda kembali mendata daerah mana saja yang menjadi blank spot. Agar para siswa bisa belajar daring dengan tenang.
“Intinya didaerah mereka harus bisa melakukan belajar daring, jangan sampai belajar daring dilaksanakan tapi daerah mereka blank spot, bebernya.
“Makanya saya minta kepada dinas pendidikan agar segera di data daerah mana saja yang masih blank spot dan yang mana yang tidak blank spot. Biar para Siswa sudah siap dengan pembelajaran daring,” pungkasnya. (adv)
Penulis: Riski