Serapan APBD Masih Minim, Bupati dan Wabup Kukar Kumpulkan Kepala OPD
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Capaian serapan anggaran APBD Kukar 2023 masih rendah pada triwulan 1 membuat Bupati dan Wabup Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin mengumpulkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang serba guna kantor bupati, Rabu 3 Mei 2023.
Rapat koordinasi pengendalian APBD 2023 tersebut dihadiri semua kepala OPD, minus Kadis Pertanian dan Peternakan Kukar, Sutikno yang sedang cuti.
“Rapat pengendalian ini sangat penting karena realisasi anggaran kita belum tembus 20 persen,” ucap Bupati Edi dengan nada keras.
Padahal, sebut Edi, capaiannya bisa melebihi angka 20 persen karena pengesahan APBD 2023 lebih awal dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, waktu kerja bisa lebih dimaksimalkan.
“Saya yakin kepala dinas bukan tidak mampu, ini kita cari masalahnya ada di mana, kok serapan anggaran masih rendah. Yang dikhawatirkan, SILPA akan membesar pada akhir tahun,” sebutnya.
Kini, Bupati Edi lebih mudah memantau realisasi program OPD karena sudah ada aplikasi e-Pantau yang bisa dilihat secara real time. Terpantau OPD yang bekerja maksimal dan mana yang tidak, berikut realisasi belanja anggaran yang diberikan ke OPD.
“Seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun, realisasinya baru 2,63 persen atau Rp 32 miliar. Lain di Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), dari Rp 219 miliar yang diberikan, realisasi baru Rp 4,1 miliar atau 1,88 persen,” keluh Edi.
Kepala Dinas PU, Wisnu Wardhana menyampaikan, ada 37 paket proyek sudah berkontrak, termasuk 11 paket proyek prioritas. Namun, ada juga yang dilakukan tender ulang karena setelah dicek oleh panitia pelaksana kegiatan (PPK), peralatan yang dimiliki kontraktor tidak sesuai.
“Akan berkontrak 74 paket lagi, kami target, akhir bulan ini bisa jalan pengerjaannya,” beber Wisnu.
Kepala DKP, Muslik juga memberikan argumentasi terkait realisasi pekerjaan yang masih rendah. Muslik merinci ada beberapa kegiatan yang harus menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sehingga masih harus dilakukan penyesuaian.
“Per hari ini, realisasi belanja kami sudah tembus 5 persen karena terbantu dengan belanja e-Katalog. Belanja bisa langsung tanpa administrasi yang berkepanjangan,” jelasnya.(Andri/#)
Related posts
Terbaru
