HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim DR. Sarkowi V Zahry, S.Hut, SH, M.M, M.Si, M.Ling mengatakan, pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim masih melakukan finalisasi pengesahan APBD Kaltim tahun anggaran 2022.
Pengesahan APBD tahun anggaran 2022 sendiri sesuai aturan harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2021 besok. Namun hingga hari ini, Senin 29 November 2021, antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus melakukan pembahasan untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih menjadi catatan.
“Kita mengkaji saja apa yang disampaikan nanti, bahwa APBD kita seperti ini loh. Semua lembaga kan harus kita selesaikan,” ucapnya pada awak media usai mengikuti rapat Banggar di Kantor DPRD Kaltim, Senin 29 November 2021.
Dikatakannya, sebelumnya dari pihak Pemprov Kaltim telah menyampaikan paparannya mengenai pos-pos anggaran. Baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja daerah, Silva hingga dana transfer daerah.
“Sekarang kita yang menyampaikan bahwa terkait dengan pendapatan kita yang Rp 10,86 triliun. Kemudian komponen PAD berapa? Jadi intinya apa yang mau kita sampaikan ini harus sudah clear. Daripada kemudian muncul di Paripurnakan. Laporan Banggar itu harus mencerminkan sikap lembaga, bahwa pendapatan kita sekarang Rp 10,86 triliun. Terus PAD Rp 6,5 triliun. Pendapatan transfer Rp 4,2 triliun dan lain-lain. Pendapatan sah Rp 12,5 triliun. Lalu belanja daerah, belanja operasi, belanja modal termasuk pembiayaan. Jadi kita hanya memperjelas, finalisasi yang selama ini dilakukan setiap pembahasan-pembahasan,” bebernya.
Masih kata Sarkowi, berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh Pemprov Kaltim terkait dengan Silva, bahwa hingga November 2021 baru mencapai 65 persen, sehingga berat untuk mencapai sisanya.
“Makanya kita minta supaya kontraktor yang memang tidak menyelesaikan itu diblacklist, sesuai ketentuan. Silva kita inikan diprediksi Rp 800 miliar, cuma memang harus jadi pelajaran bahwa kalau Silva tinggi, kita jangan pernah berpikir bahwa itu prestasi. Justru itu menunjukkan bahwa kinerja kita masih harus diperbaiki,” katanya.
Sarkowi juga menyayangkan, dalam pembahasan anggaran APBD bersama Pemprov Kaltim, beberapa kali adanya perubahan kebijakan sehingga terkesan sulit menemukan titik temu.
“Kalau saya sih berharap, bahwa jangan terjadi lagi pola pembahasan anggaran di APBD tahun 2022 itu terjadi seperti ini. Aturannya berubah-ubah, kebijakan berubah-ubah, kemudian pembahasan-pembahasannya sering tidak menemukan solusi. Jadi kita berharap nanti di pembahasan APBD selanjutnya bisa belajar dari pengalaman yang ini,” pungkasnya.
Penulis : Ningsih