src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js"> Realisasi Belanja APBN Berau hingga Bulan Mei Capai Rp1,3 Triliun

Realisasi Belanja APBN Berau hingga Bulan Mei Capai Rp1,3 Triliun

2 minutes reading
Tuesday, 17 Jun 2025 20:34 227 huldi amal

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Berau hingga 31 Mei 2025 telah mencapai Rp1,3 triliun atau 37,03 persen dari total pagu Rp3,8 triliun. KPPN Tanjung Redeb mencatat, angka tersebut mengalami penurunan 11,60 persen dibandingkan tahun 2024.

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati menyampaikan, pagu tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp260,6 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,5 triliun.

“Meskipun terjadi penyesuaian kebijakan efisiensi belanja, kami tetap memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan efisien,” jelasnya.

Adapun Realisasi Belanja, yakni Belanja Pegawai Rp52,4 miliar (47,30 persen) dan terjadi pertumbuhan 16,24 (yoy). Belanja Barang Rp36,5 miliar (28,84 persen) dan terkontraksi 37,09 persen (yoy). Belanja Modal terealisasi Rp3,1 miliar (13,24 persen) dengan negatif growth 473,12 persen.

” Kontraksi pada belanja modal ini disebabkan kebijakan penundaan kontrak Satker karena masih ada anggaran yang diblokir. Namun proses realisasi mulai membaik seiring dimulainya pengadaan barang dan aset,” ungkapnya.

Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau mencapai Rp1,3 triliun (37,15 persen), terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp204,61 miliar (36,34 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1 triliun (38,95 persen), DAK Fisik sampai dengan akhir Mei belum ada terealisasi, DAK Non Fisik Rp50,96 miliar (33,32 persen), Dana Desa Rp30,49 miliar (30,03 persen), dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp3,49 miliar (50 persen).

Viera memaparkan, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pedesaan berbasis koperasi guna mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Sekitar 3 persen alokasi Dana Desa nantinya akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi tersebut,” bebernya.

Kata dia, 100 kampung di Kabupaten Berau telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I. Selanjutnya pembentukan KDMP merupakan syarat kelengkapan administrasi untuk pencarian Dana Desa Tahap II.

“KPPN terus berkoordinasi dengan DPMK Berau untuk memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tetap waktu dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Riska)

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya

LAINNYA
x